Oleh : Eko S Dananjaya
Ketua Lembaga Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Yogyakarta.
Indonesiadaily.net – Belum lama ini budayawan dan pemuka agama Islam Emha Ainun Nadjib memberikan nicknam kepada Presiden Joko Widodo sebagai Fir’aun. Juga pada Antony Salim mirip seperti Qorun, sedang sebutan Haman disematkan pada Luhut Binsar Panjaitan.
Mengapa Emha menyebut tiga orang ini seperti kodrati duplikator kejahatan paling jahanam sepanjang masa ?
Mungkin saja Emha punya alasan tersendiri. Mengapa lafas yang keluar dari mulutnya dan pikirannya, menjadikan tiga orang tersebut sebagai sasaran ucapan dengan kemiripan aktor kejahatan paling bersejarah sepanjang jaman. Tapi sebelum memberikan alasan tersebut, Emha dengan berdalih menyebut dirinya sedang kesambet. ia begitu cepat meminta maaf kepada keluarga yang ia sebut.
Sementara itu, disebuah canal Youtube cak Nun, ia menyampaikan permintaan maafnya karena telah mengucapkan apa yang seharusnya tidak diucapkan.
“Saya minta maaf kepada yang terciprat, menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu “, kata cak Nun yang dimuat pada Cak Nun legowo diamuk se Indonesia karena sebut Jokowi Fir’aun. ( CNN Indonesia 19 Januari 2023 )
Secara sosiologis, menjadi pemimpin harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain : membumi, dekat dengan rakyat dan harus peka masalah, bahwa apa yang menjadi keputusannya akan membawa dampak atau menimbulkan resiko sosial. Dampaknya bukan saja pada dirinya, keluarganya, partai yang menjadikannya sebagai pemimpin atau kepala negara. Tapi juga harus dipikirkan dampak dari keputusan atau menciptakan Undang- undang secara luas pada masyarakat.
Pertanyaannya, sudahkan presiden Jokowi masuk pada kriteria sosilogis itu? Jawabnya bisa iya, bisa tidak. Karena penilaian masyarakat pada pemerintah itu bisa saja subyektif atau obyektif. Tergantung pada masyarakat berpihak kemana.
Meski pemimpin tersebut dipilih dari sebagian besar rakyat, tapi jika hasil keputusannya merugikan rakyat, maka lazim pemimpin tersebut mendapat kritikan dari rakyat. Itulah makna sejatinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ( sistem demokrasi ). Sebab kritik itu sebagai cambuk, diagnosa untuk mengkontrol pemerintah supaya lebih baik. rakyat adalah pemegang saham terbesar dalam menjalankan ketatanegaraan, demokrasi dan daulat dalam negara.
Rakyat tidak akan mengkritik penguasa tanpa ada alasan. Rakyat tidak akan berbaris dengan berteriak lantang. Dan rakyat tidak akan mengeluh serta meratapi hidup jika pemerintah dalam melayani masyarakatnya dengan adil dan bijaksana. Pembangunan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat akan mendapat kritikan bahkan hadangan. Itu manusiawi dan obyektifitasnya.
Sedang yang subyektifitas adalah jika masyarakat tidak mau memahami apa yang telah dan sedang dikerjakan pemerintah. Sepanjang penguasa, pemerintahannya dianggap tidak benar. Padahal setiap kekuasaan berkeinginan melegacy pembangunan dengan harapan adil dan beradab. Era Orde Lama, jaman Soekarno, banyak peninggalan berupa infrastruktur seperti Monas, Gedung DPRRI, Lapangan Gelora Senayan, Hotel Indonesia, Gedung Sarinah, Jembatan Ampera di Palembang dll. Yang hingga kini dapat kita saksikan.
Demikian pula di era Orde Baru. Dalam pembangunan Infrastruktur sudah banyak yang Soeharto kerjakan. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Namun demikian, rakyat tidak peduli untuk menilai sejauh mana pemerintah telah berbuat membikin sarana prasarana pembangunan untuk memudahkan aktivitas masyarakat. Pembangunan akan dinilai dengan baik , jika masyarakat dilibatkan secara kongkrit. Tidak menggusur tanah rakyat, tidak mencaplok hutan lindung, tidak menguasai sepihak dalam bentuk memonopoli prioritas. Pembangunan akan di lihat berhasil di mata rakyat manakala masyarakat ditinggali legacy kultur politik, hukum, budaya yang baik dan beradap.
Beberapa contoh dan peristiwa terjadi pada saat penggulingan kekuasaan. Disebabkan karena krisis kepercayaan pada masyarakat. Melahirkan attitude amoral pemerintah yang notabene menyengsarakan masyarakat. Bukankah pemerintah sering berdalih, bahwasanya pemerintah sudah banyak membangun infrastruktur dalam bentuk gedung pendidikan, universitas, Jalan protokol, Tol, Pelabuhan, Bandara dll?
Hasil pembangunan tidak akan menjadi ingatan masyarakat. Ketika pemerintah sudah mulai melupakan janji- janjinya. Apalagi tidak memenuhi kepekaan soal kebutuhan rakyat. Selain itu, pemerintah akan dianggap berkhianat saat pembangunan pada saat bersamaan kekuasaan dijadikan sandaran untuk berkuasa tanpa batas (un limited power).
Amoralitas seperti itu yang dikritisi oleh masyarakat. Karena penguasa atau pemerintah tidak lagi konsisten menjalankan Undang- undang dengan benar. Bahkan aturan pemerintah yang mereka buat dilanggar sendiri. Maka akan timbul kesumpegan nafas dalam sistem politik yang berakibat melahirkan penyakit power syndrom.
Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gusdur adalah legacy kekuasaan yang terpelanting dari kekuasaannya. Mereka masuk pada turbulasi sosial dan politik yang begitu keras, sehingga terhempas dari jabatannya. Meski di kemudian hari sebagian rakyat mengenang kebaikannya, perjuangannya dan integritasnya pada kepala negara yang sudah pasca. Tetapi perlu membutuhkan waktu yang lama serta muncul dampak sosiologisnya. Perjalanan politik ” Orang-orang yang dianggap kalah “, menyisakan duka serta kepahitan pada pengikutnya dan nasib bangsa. Dan itu akan masuk sebagai peristiwa masa lalu yang kemudian bisa saja menjadi musium politik yang tidak lebih sebagai literasi atau dongeng belaka.
Menjadi pemimpin hendaknya berhikmat, menjalankan dengan benar pada cita- cita yang pernah ia ucapkan sebagai campaign material. Tampaknya harus belajar pada Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakhiri kekuasaannya dengan soft landing. Walaupun, dalam berakhirnya kekuasaannya, Yudhoyono masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah. Masih ada yang compang camping dan meninggalkan cerita buram pembangunan infrastruktur yang menjadi beban rakyat hingga hari ini. Tapi dalam membangun sistem politik dan hukum, Yudhoyono sedikit banyak relatif stabil.
Pemerintahan sekarang, Jokowi sudah cukup banyak bekerja keras untuk memajukan pembangunan. Dengan berbagai infrastruktur yang dibangunnya. Dari Pelabuhan laut, Bandara, jalan Tol, bendungan dll. Tetapi jika tidak membangun kearifan dalam politik dan penegakkan hukum secara universal maka ia bisa akan mengalami hard landing.
Keseimbangan pembangunan infrastruktur disertai hadirnya teknologi, tidak cukup menjadi trade brand sebuah pemerintahan. Jika tidak dibarengi dengan pembangunan karakter bangsa. Hukum dan politik harus berjalan seiring dan sejalan dengan pembangunan mentalitas. Sehingga tidak jomplang atau miring ke kanan atau ke kiri. Mengejar pembangunan fisik tidak dengan sistematika dan etika maka yang terjadi seperti malam tanpa cahaya. Terbukti di era kebebasan ini. Reformasi belum sepenuhnya mereform sistem berpikir bangsa dengan format berkebudayaan. Yang terbangun malah kemerosotan karakter , mentalitas, dalam hal semangat untuk menjaga identiras bangsa. Karena kebebasan dijadikan tujuan bukan sebagai barrier. Praktek mucikari, monopoli, korupsi, nepotis, lemahnya penegakkan hukum, problematika pertanahan, ketidakadilan, soal Tenaga Kerja Asing. Semua menjadi bom waktu pekerjaan rumah yang belum rampung dan itu di legacy oleh pemerintah masa lalu dan hari ini. Paradigma lama dan baru dalam mempersepsikan langkah pembangunan setiap pergantian kekuasaan selalu berbeda. Tidak ada sustainable konsep paten yang dapat menjauhkan kesirikan antara pemerintah masa lalu dan akan datang.
Membuncahnya sentimen politik dalam kelompok tertentu yang sama-sama menggunakan alibi yang sama. Berakibat pada distorsisme benar bisa menjadi salah dan salah bisa dijadikan benar. Fakta yang kita hadapi sekarang ini masuk pada dunia media sosial yang super liberalis. Pikiran, tindakan baik pada politik, hukum dan budaya.
Kompleksitas peradaban yang kita jalani hari ini adalah bertemunya kultur lama dengan hadir peradaban baru. Saat ini kita hidup pada lintasan paradigma budaya abad sembilan belas dan masuk pada abad dua puluh satu.
Yang mana hidup manusia serba tergantung pada komunikasi. Begitu canggih peradaban manusia sekarang, semua memakai alat komunikasi dan transportasi yang dikelola secara profesional. Sehingga hidup manusia akan dibentuk menjadi efesien. Hidup diatur dengan menggunakan kecanggihan alat komunikasi dan teknologi. Bawah sadar pikiran dan tindakan kita akan mengalami percepatan dalam cultural crossing. Dari situ manusia dapat menangkap dan menganalisa masa depan dengan jelas.
Kritik terhadap peradaban itu bersandar pada stabilitas ekonomi, hukum dan politik. Sekarang ada semacam ketidakpastian hidup manusia. Karena problematika ekonomi jauh dari harapan masyarakat.
Pungutan pajak yang tinggi, harga bahan bakar dan listrik dirasa masih memberatkan. Dan tumpukan hutang negara kian melangit. Kegusaran sebagian masyarakat itu tampaknya terakumulasi pada seorang Emha atau tokoh lain yang punya kesamaan batin dalam melihat situasi sekarang. Dan entah apa yang ada dalam pikiran seorang Emha Ainun Nadjib kemudian menyebut “Jokowi sebagai Fir’aun”.
Perumpamaan itu sebenarnya cukup banyak diucap oleh sebagian masyarakat. Hanya saja karena Emha yang menyebutnya, maka akan menjadi lain artikulasinya.
Hal yang berbeda pernah di sebutkan oleh seorang pendukung pemerintahan. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bidang kemaritiman Rokhmin Dahuri. Ia mengatakan Joko Widodo mirip sosok Umar Bin Khattab. Sebab antara Jokowi dengan Umar Bin Khattab memiliki kesamaan dalam mendekati rakyat. ( Tempo. co April 2018 ).
Pada saat Rokhmin memiripkan Jokowi seperti Umar Bin Khattab, tidak terjadi kehebohan dan viral sosial ekses. Padahal antara Emha dan Rokhmin sama- sama memberi gelar pada seorang kepala Negara. Satu sisi gelar yang disematkan mengandung kritik sosial sedang sisi lain memberikan gelar pujian.
Dari sudut pandang mana secara epistemologi kita dihadapkan pada perbedaan makna? Yang kemudian berekses pada jagad maya dimana Emha harus menerima sangsi sosial oleh masyarakat berupa cemooh, hardikan bahkan sesuatu yang diluar batas. Tentu saja yang pro pemerintah, tanpa diminta oleh majikannya para pendengung menyerbu Emha melalui Media sosial dengan tidak menggunakan budaya nalar ke Nusatantaraan.
Ini yang saya sebut sebagai social media has became the butler of civilization. Jagal peradaban. Mengusik kekuasaan harus dibinasakan dan sebaliknya pemuji kekuasaan harus di pelihara dan diberi piala. Bangsa ini akan mengalami kerusakan yang lebih dahsyat jika orang- orang pikirannya kritis sudah di amputasi dan disuntik mati dengan menggunakan media sosial.
Nelson Mandela pernah mengatakan pada rakyat Afrika. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Dan untuk menjadi bebas bukan hanya untuk melepaskan belenggu seseorang, tetapi untuk hidup dengan cara menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain. (*)
