Oleh: Budi Frastio, Staf Kanwil DJBC Khusus Papua
Indonesiadaily.net – Ketika masyarakat mendengar kata Bea Cukai, yang terbayang adalah pemeriksaan barang, pengawasan lalu lintas perdagangan, penerimaan negara, dan penindakan barang ilegal. Namun, dalam konteks pembangunan ekonomi Papua yang memiliki tantangan dan karakteristik tersendiri, peran Bea Cukai perlu dimaknai lebih luas. Bea Cukai tidak hanya hadir ketika barang masuk atau keluar dari Indonesia, tetapi juga ketika investasi bergerak, industri tumbuh, perdagangan berkembang, dan pelaku usaha lokal mulai menembus pasar global.
Pandangan tersebut bukan sekadar gagasan. Pelaksanaan fungsi Bea Cukai di Tanah Papua menunjukkan bahwa kebijakan kepabeanan dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah. Hingga Triwulan II-2026, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Papua telah memberikan fasilitas kepabeanan kepada sejumlah proyek strategis nasional dengan nilai impor lebih dari USD160 juta. Fasilitas tersebut antara lain mendukung pengembangan industri hulu minyak dan gas di Teluk Bintuni serta pembangunan kawasan pangan dan industri gula-bioethanol di Papua Selatan.
Secara keseluruhan, proyek tersebut memiliki nilai investasi lebih dari USD1,9 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan kepabeanan dapat berkontribusi nyata terhadap ekosistem pembangunan. Ketika mesin, peralatan, bahan baku, dan kebutuhan investasi dapat masuk melalui pelayanan yang memberikan kepastian dan kemudahan sesuai ketentuan, kegiatan ekonomi dapat bergerak lebih cepat serta membuka peluang bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
Efek Berganda
Keberhasilan investasi tidak semestinya berhenti pada besarnya modal yang masuk. Perusahaan besar yang beroperasi di Papua perlu terhubung dengan pelaku usaha lokal. Tenaga kerja lokal harus memperoleh kesempatan, produk lokal perlu memiliki ruang dalam rantai pasokan, dan UMKM harus dapat tumbuh sebagai pemasok maupun mitra usaha.
Dengan demikian, investasi tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi di sekitar proyek, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Papua memiliki sumber daya alam yang besar dan posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, tetapi tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan. Karena itu, investasi, hilirisasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, dan keterlibatan masyarakat lokal harus berjalan bersama.
Dalam konteks tersebut, fasilitasi terhadap proyek strategis nasional memiliki arti penting. Pengembangan industri hulu migas di Teluk Bintuni serta kawasan pangan dan industri gula-bioethanol di Papua Selatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas dan penanaman modal. Proyek tersebut bertujuan meningkatkan produksi gas nasional, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mendukung perolehan devisa melalui ekspor LNG, serta membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat Papua. Karenanya keberhasilan Bea Cukai di Papua tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan negara atau jumlah pelanggaran yang ditindak. Indikatornya adalah seberapa jauh kehadiran Bea Cukai mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Papua.
Pendekatan ini perlu diterapkan dalam pengembangan UMKM. Hingga Semester I 2026, Bea Cukai Papua telah mendampingi 30 UMKM. Dari 30 UMKM tersbut, 28 UMKM telah terhubung dengan ekosistem ekspor, dengan nilai ekspor mencapai USD6,07 juta atau meningkat 25,6 persen dibandingkan periode sebelumnya. Capaian ini merupakan peluang yang harus terus dikembangkan. Keberhasilan sesungguhnya bukan ketika sebuah UMKM berhasil melakukan ekspor satu kali, melainkan ketika pelaku usaha mampu mempertahankan pasar, meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar internasional, memperbesar kapasitas produksi, dan berkembang menjadi eksportir yang tangguh.
Karena itu, pendampingan UMKM perlu bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan ekosistem. Pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan, standardisasi dan sertifikasi, pengemasan, pemasaran, logistik, informasi pasar, serta jaringan pembeli internasional. Bea Cukai tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sendirian. Pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat.
Pada saat yang sama, Bea Cukai harus menjadi fasilitator investasi yang responsif, penghubung UMKM dengan pasar global, sekaligus institusi yang memastikan kebijakan dan fasilitas memberikan manfaat terukur. Pelayanan harus menghadirkan kepastian, kecepatan, dan kemudahan tanpa mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum. Regulasi tetap menjadi pijakan, tetapi birokrasi tidak semestinya menjadi hambatan bagi kegiatan ekonomi yang dapat dilayani secara efektif.
Pada akhirnya, fasilitas kepabeanan bukanlah tujuan, melainkan instrumen untuk menghasilkan dampak yang lebih besar. Karena itu, perlu dilihat apakah fasilitas tersebut mendorong investasi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, memperbesar keterlibatan produk lokal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di situlah posisi Bea Cukai di Papua: bukan sekadar penjaga pintu perdagangan, tetapi pembuka jalan pertumbuhan ekonomi. Capaian fasilitasi investasi dan pendampingan UMKM menunjukkan bahwa Bea Cukai telah mengambil bagian dalam proses tersebut.
Ke depan, investasi harus menghasilkan nilai tambah dan UMKM mampu naik kelas di pasar global. Bea Cukai perlu hadir bukan hanya untuk memastikan arus barang berjalan lancar, tetapi juga memperbesar arus investasi, kesempatan, ekspor, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua. Inilah saatnya menggeser paradigma dari fasilitasi menuju transformasi.
Keberhasilan pembangunan ekonomi Papua bukan hanya tentang besarnya investasi atau nilai ekspor, melainkan kemampuan pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat Papua. Dengan tetap teguh pada integritas, kepastian hukum, dan kepentingan negara, Bea Cukai perlu mengambil posisi di garis depan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi Papua.(*)
