Oleh: Astrid Wiyanti, Analis Kebijakan di Kementerian Keuangan
Indonesiadaily.net – Indonesia sejak lama dikenal sebagai negeri kaya sumber daya alam. Dari nikel yang kini menjadi tulang punggung transisi energi global, hingga batubara dan gas yang menopang perekonomian nasional, kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain penting di pasar dunia.
Namun di balik besarnya potensi tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab: apakah pengelolaannya sudah mampu memberi nilai optimal bagi negara?
Selama ini, ekspor SDA Indonesia berjalan dalam pola yang relatif tersebar, dengan banyak pelaku dan koordinasi yang terbatas. Dalam situasi tertentu, kondisi ini justru melemahkan posisi tawar karena pelaku domestik saling bersaing harga untuk mendapatkan pasar.
Indonesia yang sebenarnya memiliki posisi kuat sebagai produsen kerap tetap berada sebagai price taker. Padahal, untuk komoditas tertentu seperti nikel, Indonesia memiliki peran kunci dalam rantai pasok global.
Bagi Indonesia, gagasan badan ekspor SDA tunggal bukan semata-mata tentang membangun lembaga baru, melainkan tentang memperkuat posisi dalam rantai nilai global sekaligus memperbaiki tata kelola ekspor.
Pertama, badan ini meningkatkan daya tawar Indonesia dalam negosiasi internasional dengan mencegah perang harga antar eksportir domestik. Konsolidasi ekspor menekan transfer pricing agar nilai ekspor lebih mencerminkan harga sebenarnya dan penerimaan negara meningkat secara signifikan.
Kedua, pengelolaan ekspor yang lebih terkoordinasi dapat membantu mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mengurangi risiko pelarian devisa hasil ekspor. Dengan mekanisme yang lebih terkonsolidasi dan transparan, negara dapat memastikan bahwa manfaat ekonomi benar-benar kembali ke dalam negeri.
Ketiga, badan ekspor tunggal dapat menjembatani kebijakan hilirisasi dengan kebutuhan pasar global, sehingga produk bernilai tambah tidak hanya diproduksi di dalam negeri, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat di pasar internasional.
Tidak Sekadar Monopoli
Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa badan ekspor tunggal tidak harus berarti semua ekspor dikuasai penuh oleh satu pihak. Jika terlalu terpusat, justru bisa menimbulkan inefisiensi dan mengganggu mekanisme pasar.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan pendekatan seimbang lebih efektif: negara sebagai pengarah dan pengendali, sementara pelaku usaha tetap leluasa. Untuk komoditas strategis, negara dapat mengarahkan harga dan pasar guna menjaga stabilitas dan kepentingan nasional.
Sementara untuk komoditas lainnya, negara cukup fokus pada pengawasan, misalnya memastikan tidak ada permainan harga, seperti pelaporan harga ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya (lower invoice) atau pengalihan keuntungan ke luar negeri melalui transfer pricing.
Di sinilah pentingnya memahami bahwa tiap komoditas punya karakter berbeda. Komoditas seperti nikel dan gas lebih strategis karena terkait dengan industri global dan kontrak jangka panjang, sehingga lebih memungkinkan dikelola secara terkoordinasi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia.
Sebaliknya, batu bara berada di pasar yang sangat terbuka dan kompetitif, sehingga sulit jika negara ingin terlalu mengatur harga. Namun, bukan berarti negara lepas tangan. Pada semua komoditas, negara tetap harus hadir untuk memastikan transaksi berlangsung jujur dan transparan, serta tidak merugikan negara.
Jadi, kuncinya bukan menyeragamkan semua kebijakan, tetapi pintar membedakan antara kapan negara perlu ikut menentukan arah pasar, dan kapan cukup menjadi pengawas agar aturan main dipatuhi.
Tantangan Kelembagaan
Tantangan terbesar dari gagasan pembentukan badan ekspor tunggal sumber daya alam bukan pada konsepnya, melainkan pada implementasi di tengah struktur kelembagaan yang sudah kompleks.
Indonesia telah memiliki beragam aktor, mulai dari kementerian teknis hingga BUMN sektor energi dan pertambangan, yang masing-masing menjalankan peran berbeda. Tanpa desain yang jelas, kehadiran lembaga baru berisiko menambah birokrasi dan menciptakan tumpang tindih kewenangan.
Karena itu, pembagian fungsi harus dirumuskan secara tegas antara peran pengatur, operator, dan pelaku komersial, agar badan tersebut benar-benar memperkuat koordinasi dan daya saing, bukan sekadar menjadi tambahan struktur.
Pada saat yang sama, tata kelola menjadi kunci yang tidak dapat diabaikan. Pengalaman Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era Orde Baru menunjukkan bahwa intervensi yang terlalu terpusat tanpa transparansi dapat menimbulkan distorsi pasar dan merugikan pelaku usaha.
Pelajaran ini menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh integritas dalam pengelolaannya. Tanpa akuntabilitas dan profesionalisme, badan ekspor tunggal berisiko menjadi beban baru, bukan solusi bagi optimalisasi sumber daya alam nasional.
Dunia tengah bergerak cepat menuju tatanan baru, di mana sumber daya alam bukan lagi sekadar komoditas, melainkan instrumen strategis yang menentukan posisi suatu negara dalam peta ekonomi dan geopolitik global.
Indonesia tidak cukup hanya hadir sebagai pemasok bahan mentah yang mengikuti arus pasar, melainkan perlu mengambil langkah lebih berani untuk memperkuat posisi tawar dan menentukan arah permainannya sendiri.
Gagasan pembentukan badan ekspor tunggal SDA bukan solusi instan, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Kuncinya bukan hanya pada ekspor, tetapi pada kemampuan mengelola SDA sebagai kekuatan strategis yang memberi nilai tambah. (*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi
