Oleh : Mohamad Effendi
Indonesiadaily.net – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai pengadaan Chromebook dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan publik. Dalam pandangannya, polemik Chromebook bukan sekadar persoalan pengadaan barang, melainkan menyangkut arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Ahok menilai kebijakan pengadaan Chromebook pada dasarnya merupakan langkah yang logis dalam mendukung transformasi pendidikan nasional. Menurutnya, Chromebook memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan laptop konvensional, terutama karena sistem operasinya berbasis cloud, lebih hemat biaya pemeliharaan, serta dirancang untuk mendukung aktivitas belajar yang lebih aman dan terkontrol.
Ia mencontohkan bagaimana teknologi dapat membuka akses pendidikan global bagi siswa dan guru di daerah terpencil. Dengan dukungan internet satelit seperti Starlink, guru maupun pelajar di pelosok Indonesia dinilai dapat mengakses sertifikasi internasional dan materi pembelajaran berkualitas dunia.
Dalam pernyataannya, Ahok menegaskan bahwa teknologi seharusnya dipandang sebagai alat pemerataan kesempatan belajar. Ia menggambarkan bahwa anak-anak di desa pun berpotensi memperoleh kualitas pendidikan setara dengan negara maju apabila akses teknologi tersedia secara merata.
Namun, Ahok juga menyampaikan kritik yang lebih tajam. Ia mempertanyakan mengapa kebijakan yang dianggap mampu meningkatkan kualitas berpikir masyarakat justru dipersoalkan secara hukum, sementara program bantuan konsumtif lebih mudah memperoleh dukungan politik.
Menurut Ahok, masyarakat yang memiliki akses luas terhadap pendidikan dan informasi akan menjadi lebih kritis serta lebih sulit dipengaruhi oleh hoaks maupun politik transaksional. Dalam konteks itu, ia menilai program-program yang bersifat jangka pendek cenderung mempertahankan ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan.
Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ahok menilai, meskipun program pemenuhan gizi penting bagi masyarakat, pemerintah juga perlu memprioritaskan investasi pendidikan yang berdampak jangka panjang.
Ia mempertanyakan pilihan kebijakan antara memberikan bantuan yang habis dikonsumsi dalam sehari atau menyediakan perangkat pendidikan yang dapat membuka akses pengetahuan sepanjang hayat. Bagi Ahok, pembangunan kualitas manusia seharusnya menjadi prioritas utama sebuah bangsa.
Selain itu, Ahok turut menyinggung proses hukum yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Ia berpendapat bahwa seorang menteri pada dasarnya berperan dalam pengambilan kebijakan, sedangkan pelaksanaan teknis anggaran dilakukan oleh birokrasi di bawahnya.
Ahok menekankan bahwa penegakan hukum seharusnya didasarkan pada bukti yang jelas, termasuk adanya perintah langsung ataupun aliran dana yang dapat dibuktikan secara hukum.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pernyataan Ahok membuka ruang diskusi penting mengenai prioritas pembangunan nasional.
Di satu sisi, program bantuan sosial dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Namun di sisi lain, investasi pendidikan dan teknologi juga menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang mandiri, kritis, dan mampu bersaing di tingkat global.
Pada akhirnya, polemik Chromebook dan MBG bukan sekadar perdebatan tentang program pemerintah, melainkan tentang pilihan arah masa depan bangsa: membangun masyarakat yang bergantung, atau menciptakan masyarakat yang berdaya melalui pendidikan dan teknologi.(*)
