Oleh: Saleh Hidayat
(Pendiri Badan Koordinasi Mahasiswa se-Bandung / Bakor Bandung, 1988)
Indonesiadaily.net -Anjloknya pasar saham Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak dapat dipahami semata sebagai gejolak teknikal atau efek jangka pendek dari sentimen global. Koreksi tersebut justru mengungkap persoalan yang jauh lebih mendasar: kerapuhan institusional negara dalam menghadapi dinamika pasar global yang semakin menuntut transparansi, tata kelola, dan integritas.
Dalam konteks ini, konsep state capture menjadi relevan. Negara memang tidak sepenuhnya lumpuh, tetapi fungsi pengawasannya mengalami distorsi serius akibat kepentingan sempit yang terjalin erat antara pejabat, politisi, dan pelaku usaha. Kolusi semacam ini bahkan telah dinormalisasi sebagai “cara kerja biasa” dalam sistem pemerintahan. Ketika kondisi tersebut melembaga, upaya melawan korupsi justru berpotensi dipersepsikan sebagai tindakan subversif yang mengganggu stabilitas sistem yang telah mapan.
Akibatnya, respons institusional terhadap perubahan sentimen global cenderung lamban, defensif, dan simbolik. Lembaga negara tampak modern secara struktural, sarat jargon reformasi, namun miskin daya guna substantif. Fenomena ini kerap disebut sebagai isomorphic mimicry—imitasi kelembagaan yang menciptakan ilusi fungsi, tetapi gagal menjalankan esensi pengawasan. Ia menjadi semacam topeng agar tetap terlihat kredibel di mata investor internasional, padahal fondasi integritasnya rapuh.
Titik kritis dari kondisi tersebut terlihat jelas ketika MSCI membekukan proses rebalancing indeks saham Indonesia pada akhir Januari 2026. Rebalancing bukan sekadar prosedur teknis, melainkan mekanisme utama untuk memastikan bahwa suatu indeks benar-benar mencerminkan kondisi pasar yang riil—baik dari sisi likuiditas, kapitalisasi, maupun saham yang benar-benar tersedia untuk publik (free float).
Pembekuan ini merupakan peringatan keras. MSCI secara terbuka menyoroti lemahnya transparansi kepemilikan saham, terutama terkait ketidakjelasan klasifikasi pemegang saham publik dan minimnya pengungkapan kepemilikan di atas ambang lima persen. Di sinilah isu beneficial ownership menjadi krusial.
Tanpa kejelasan mengenai siapa pemilik manfaat sesungguhnya, pasar kehilangan kemampuan menilai risiko secara rasional. Dalam ekosistem yang terkooptasi, logika pasar perlahan bergeser dari kepatuhan hukum menuju kronisme.
Relevansi persoalan ini bersifat sistemik. Tata kelola mikro emiten secara langsung memengaruhi persepsi makro terhadap pasar nasional. Risiko satu perusahaan dapat menular menjadi risiko negara (risk contagion). MSCI bahkan memperingatkan bahwa tanpa kemajuan signifikan hingga Mei 2026, Indonesia berpotensi diturunkan statusnya dari emerging market menjadi frontier market. Konsekuensinya bukan sekadar penurunan label, melainkan ancaman arus keluar dana besar-besaran dari manajer investasi global yang secara mandat dilarang berinvestasi di pasar frontier.
Gabungan sekitar delapan persen pasca pengumuman tersebut mencerminkan bekerjanya krisis kepercayaan. Panic selling bukan semata reaksi emosional, melainkan ekspresi rasional atas ketidakpastian integritas harga. Investor mempertanyakan apakah harga saham benar-benar mencerminkan nilai fundamental atau telah lama terdistorsi oleh praktik manipulatif yang luput dari pengawasan.
Dalam situasi seperti ini, pengunduran diri individu atau sanksi parsial tanpa reformasi sistem hanya akan dibaca pasar sebagai manajemen krisis, bukan perbaikan fundamental.
Di sinilah audit forensik menjadi instrumen kunci. Berbeda dengan audit rutin, audit forensik dirancang untuk menelusuri pola kecurangan, manipulasi, dan konflik kepentingan yang tersembunyi. Bagi investor global, verifikasi independen semacam ini menjadi penanda serius bahwa negara berkomitmen membedakan perusahaan yang tumbuh secara organik dari yang bertahan melalui rekayasa laporan keuangan.
Audit forensik juga berfungsi sebagai penyaring moral hazard. Ketika emiten dengan lonjakan harga tidak wajar menjadi sasaran pemeriksaan mendalam, pasar memperoleh sinyal bahwa praktik manipulatif tidak lagi ditoleransi. Lebih jauh, audit forensik mampu membongkar struktur kepemilikan berlapis dan rekening nominee, sehingga data free float menjadi lebih akurat dan selaras dengan standar global.
Namun, seluruh mekanisme teknis tersebut akan kehilangan makna apabila tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kredibel. Selama lebih dari satu dekade, publik disuguhi angka kerugian negara hingga ribuan triliun rupiah akibat kejahatan korporasi, tetapi tanpa pemulihan kepercayaan yang sepadan. Transparansi formal tanpa akuntabilitas substantif hanya melahirkan paradoks: negara tampak terbuka, tetapi tidak berdaya.
Bagi investor global, efektivitas law enforcement merupakan komponen utama penilaian risiko negara. Mereka tidak hanya bertanya apakah pelanggaran terdeteksi, tetapi apakah pelanggaran tersebut benar-benar diselidiki, dituntut, dan dihukum secara konsisten. Ketika aktor utama tetap berada dalam orbit kekuasaan ekonomi dan politik, pasar akan menyimpulkan bahwa risiko hukum di Indonesia bersifat asimetris dan politis.
Jika Indonesia benar-benar diturunkan menjadi frontier market, dampak makroekonominya akan destruktif: arus keluar modal asing secara otomatis, tekanan hebat pada Rupiah, kenaikan suku bunga, melonjaknya biaya utang negara, serta terhambatnya pertumbuhan sektor riil. Lebih jauh, kegagalan menindak kejahatan korporasi akan memperkuat moral hazard dan memperdalam praktik state capture, karena aktor ekonomi belajar bahwa kedekatan dengan kekuasaan lebih menentukan daripada kepatuhan terhadap hukum.
Pada akhirnya, krisis kepercayaan ini tidak berhenti di lantai bursa. Ia berpotensi menjelma menjadi krisis legitimasi. Ketika rakyat menyaksikan kerugian negara yang fantastis tanpa konsekuensi hukum yang setimpal, sementara pasar global menjatuhkan vonis melalui capital outflow dan degradasi status, kemarahan publik akan terakumulasi.
Karena itu, kesungguhan membangun akuntabilitas dan transparansi bukan sekadar agenda reformasi pasar modal. Ia adalah pertaruhan atas keberlangsungan sistem bernegara. Tanpa penegakan hukum yang mampu menembus jaringan kepemilikan manfaat dan menindak tanpa pandang bulu, seluruh upaya teknis akan runtuh. Namun dengan akuntabilitas yang nyata, Indonesia tidak hanya berpeluang memulihkan kepercayaan investor global, tetapi juga memperkuat kontrak sosial antara negara, pasar, dan rakyatnya.(*)
