Indonesiadaily.net – Diana Valencia, wartawati CNN Indonesia, mengalami perlakuan yang dinilai mencederai prinsip kebebasan pers. Tanda pengenal liputan kepresidenan miliknya dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Kepresidenan, setelah mengajukan pertanyaan kritis kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akhir-akhir ini memicu kekhawatiran publik akibat maraknya kasus keracunan siswa.
Apakah tindakan BPMI ini dapat dibenarkan dalam negara demokrasi? Apakah kritik terhadap program pemerintah layak dibalas dengan sanksi diam-diam terhadap jurnalis?
Ketika Kritik Dijawab dengan Pembreidelan
Pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden bukan soal remeh-temeh. Bukan sekadar “drama wartawan cari sensasi.” Ia menanyakan soal keselamatan generasi muda bangsa — ribuan siswa yang seharusnya mendapat makanan bergizi dari program MBG, justru harus dirawat akibat keracunan makanan.
Data dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) mencatat, hingga Jumat malam, 26 September 2025, sebanyak 7.368 siswa menjadi korban keracunan dari program MBG. Sebuah angka yang tidak bisa diabaikan. Apalagi insiden ini tersebar di berbagai daerah, dengan Kabupaten Bandung Barat dan Pongkor sebagai penyumbang angka tertinggi.
Namun, bukan solusi yang diperoleh. Bukan klarifikasi yang diberikan. Justru, ID pers Diana dicabut. Diambil langsung oleh petugas BPMI ke kantor CNN Indonesia pada malam hari.
Program MBG adalah kebijakan strategis Presiden Prabowo. Tujuannya mulia: meningkatkan gizi anak bangsa. Tapi jika pelaksanaannya bermasalah, pertanyaan yang menggugat harusnya dijawab dengan data, bukan tindakan represif. Presiden tidak perlu dikelilingi oleh berita-berita “gemoy” belaka. Tidak selamanya publik ingin melihat senyum manis, pelukan hangat, atau gimmick media. Yang dibutuhkan rakyat adalah respons konkret atas masalah nyata.
Kritik bukan serangan. Pertanyaan pers bukan upaya sabotase. Justru media yang independen adalah mitra pemerintah yang paling jujur — penanda awal jika ada kebijakan yang perlu dibenahi. Jika jurnalis dikriminalisasi hanya karena bertanya, lalu di mana letak transparansi dan akuntabilitas?
Pers memiliki tugas mencatat sejarah. Menyampaikan kenyataan. Jika upaya-upaya seperti pencabutan ID liputan dibiarkan begitu saja, tanpa perlawanan, maka kasus ini akan terulang. Seolah menjadi pola: pembungkaman satu demi satu atas nama “stabilitas”.
Pers tidak perlu turun ke jalan. Tidak perlu menyusun barisan unjuk rasa. Cukup dengan satu kekuatan utama: menulis. Mengabarkan. Membuka data. Membongkar praktik.
Media perlu lebih dalam menyelidiki berbagai masalah di balik MBG. Tidak hanya soal keracunan, tapi juga keterlambatan pembayaran kepada mitra penyedia bahan makanan, sistem distribusi yang amburadul, hingga kualitas gizi yang diragukan. Bila perlu, pertanyakan mengapa program yang mulia ini dikelola oleh unit yang belum terbukti andal: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), alih-alih menggandeng pihak kantin sekolah yang selama ini justru lebih higienis.
Kasus MBG bukan hanya soal gagal distribusi. Ini soal prioritas. Ketika program makan gratis malah menelan korban, dan pertanyaan kritis justru dijawab dengan pembreidelan, maka kita harus bertanya: apakah pemerintah sedang sibuk menyelamatkan anak bangsa — atau sedang sibuk menyelamatkan citra?
Jurnalis seperti Diana Valencia mungkin hanya satu orang. Tapi sikap negara terhadap satu jurnalis mencerminkan sikap terhadap semua jurnalis. Dan lebih jauh, terhadap publik yang berhak tahu.
Apakah kita akan membiarkan ini jadi cerita yang berakhir dengan pelukan dan acara makan siang bersama? Lalu dilupakan begitu saja?
Atau kita memilih menulis sejarah — dengan jujur, lugas, dan tegas?
Karena program Makan Bergizi Gratis bukan tentang permintaan “berita gemoy”. Ini tentang hidup-matinya masa depan bangsa.(*)
