Oleh : Wawan Leak, Senator ProDEM dan Eksponen 80 an
Indonesiadaily.net – Belakangan ini publik dibuat terhenyak, dengan beberapa kejadian yang jauh dari cerminan gerakan rakyat yang kita kenal selama ini.
Tidak dipungkiri kemandulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik tingkat pusat, provinsi sampai daerah tidak sesuai harapan rakyat. Para anggota dewan yang konon katanya mewakili aspirasi rakyat sebagai pemegang mandat, lebih berpihak pada penguasa dan kaum pemodal.
Ditambah lagi dengan semakin menjeritnya rakyat tentang kebutuhan hidup, mereka menyajikan berbagai kemewahan juga pernyataan yang sangat menyakitkan hati rakyat. Juga kinerja polisi yang notabene sebagai pelayan masyarakat, juga mencederai hati rakyat.
Banyak kita jumpai di kasus rakyat, polisi malah berpihak pada penguasa dan pemodal dengan berlindung pada perundangan. Parahnya lagi, perundangan yang dilahirkan oleh kepolisian lebih berpihak pada penguasa atau elit politik dan kaum pemodal.
Pendekatan kepolisian yang lebih kedepankan represifitas pada rakyat, menyulut amarah rakyat. Seorang ojek online (ojol) dengan kasat mata seperti yang tersaji di media sosial, dilindas oleh mobil rantis sampai meninggal dunia. Yang mestinya kendaraan tersebut, dipakai di daerah tempur atau konflik.
Berangkat dari fenomena politik saat ini, terlahir amuk massa dengan lakukan pembakaran pada gedung- gedung DPRD, pos polisi sampai dengan polres di beberapa daerah.
Ada sesuatu yang musti menjadi pemikiran kita semua, bahwa ditengah himpitan ekonomi karena kefatalan tata kelola berbangsa bernegara di era Jokowi berimbang pada pemerintahan Prabowo Subiyanto.
Hal tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja, bahwa amuk massa saat ini adalah imbas dari pemerintahan era Jokowi.
Aksi demonstrasi yang cenderung anarkis dengan berbagai bentuk penjarahan musti ada yang bertanggung jawab.
Karena semua dilakukan dengan terstruktur sistematis dan masif. Dan itu tidak mungkin dikerjakan, bila tidak ada yang mengorganisir dan setempat di daerah-daerah.
Ada yang mendesain dari kejadian ini semua, dan negara harus membuat tim pencari fakta untuk menguak akar masalah dan aktor dibelakang ini semua.
Pernyataan AM. Hendropiyono menyampaikan bahwa gerakan ini dibiayai atau diinisiasi oleh asing, sangatlah menyesatkan. Jauh api dari panggang tentang kondisi saat ini, dengan pernyataan AM Hendropriyono.
Karena dengan pernyataan tersebut malah akan muncul anasir spekulasi liar. Akar masalah adalah kefatalan tata kelola berbangsa dan bernegara era Jokowi beserta kroninya. Mereka yang musti menjawab, siapa aktor dan latar belakang dari kerusuhan saat ini.
Saat ini DPR RI lagi menggodok tentang pemakzulan Gibran wakil presiden yang notabene anak kandungnya. Permasalahan ijasah palsu yang semakin memojokkan dirinya, dan masih banyak lagi permasalahan yang dilahirkan di era Jokowi.
Seruan “Gerakan Jaga Kampung/Lingkungan”, adalah bentuk mencegah dan menangkal kemungkinan lahir kerusuhan di hari- hari kedepan. Mungkin bisa melibatkan unsur Kepolisian, atau mungkin juga ditengah ketidak percayaan rakyat pada kepolisian bisa melibatkan TNI.
Karena jangan juga dengan Gerakan Jaga Kampung/Lingkungan tanpa didampingi unsur TNI, rentan terjadi gesekan horizontal antar Kampung.
Semoga ada ketegasan sikap dari pemerintahan Prabowo tentang kondisi saat ini, sehingga bisa segera mencabut duri agar tidak berkepanjangan.(*)
