Anthony Budiawan
Ini kejutan luar biasa. Angka 300 T itu tidak dibantah. Artinya korupsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Pajak dan Bea Cukai itu terjadi. Indikasinya dengan banyak pejabat yang dobel job, korupsi berjamaah dan pencucian uang. Sri Mulyani sendiri mengakui kasus ini terjadi sejak 2007 ada 964 pegawai Kemenkeu terlibat. Anehnya Kepala PPATK menyatakan bahwa kasus ini tidak melibatkan pegawai Kemenkeu. Apakah Ivan melakukan kebohongan publik?
Jika dilihat dari gestur Sri Mulyani, ia sangat defende. Selalu melakukan bantahan bantahan. Reaktif sekali terhadap 200 laporan yang ditemukan PPATK.
Saya dukung Mahfud yang ingin mengungkap kasus ini hingga tuntas. Dia bilang bahwa harus ditindaklanjuti. Dia itu konsisten sejak awal. Ia ingin meluruskan jalan menghadirkan keadilan.
PPATK bukan penyidik. Dia hanya kasih info saja ke aparat hukum. Harus dicatat bahwa asal kejadian ini bermula dari Kemenkeu.
Seharusnya dengan melihat keanehan, gaya hidup mewah pegawai kemenkeu Sri Mulyani curiga. Tapi kenapa dibiarkan.
Ada kasus Gayus, ada Angin Prayitno, apakah PPATK tahu?
Maka sesungguhnya korupsi di Dirjen pajak sangat sistematis. Besarnya juga luar biasa. Fee 50 persen dari wajib pajak dibagi direktur dan subdirektorat. Maka bisa disimpulkan ada pembiaran laporan dari PPATK. Ini puncak gunung es korupsi di Kemenkeu. Sri Mulyani gagal dalam kebijakan fiskal. Sejak Maret 2022 rakyat miskin bertambah 200 ribu orang.
Ichsanuddin Noorsy
Ini bukan kasus baru. Angka 300 T itu hanya ujung kuku. Inilah yang dinamakan Strategi Transfer Pricing. Ini kesalahan sistem. Maka ketika terjadi abuse of power maka terjadi abuse of tax. Coba buka laporan keuangan perusahaan asing. Berapa Triliun mereka punya masalah. Buka laporan keuangan Inalum, berani gak? Pemain-pemain menikmati sistem yang salah ini. Maka dipertahankan.
Biang keladi sistem ini adalah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka harus diubah atau diperbaiki. Semua presiden berjanji menggagas Badan Penerimaan Negara tapi gak pernah bisa terwujud karena berbenturan dengan asing terutama USA. Ini semua desain asing. Rafael hanya mengikuti cara orang asing.
Saya punya 13 kasus perpajakan. Semua akibat dari Strategi Transfer Pricing. Sistem perpajakan kita didikte oleh investasi asing. Kasus kasus pajak tidak ada yang tuntas. Kasus Gayus Tambunan, putus mata rantainya. Kasus Hari Purnomo 375 M dianggap tidak masalah. Padahal ada masalah Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo. Semua isinya gratifikasi dan suap. Kasus Angin Prayitno juga gak tuntas. Terakhir muncul Rafael. Kalau PPATK punya keberanian, maka habis negeri ini, karena semua korupso terbongkar semua.
Ini keanehan luar biasa, tax ratio meningkat, kata Sri Mulyani. Dari 9,11 persen ke 10,38. Seharusnya tax yang didapat 233,28 T. Tetapi faktanya 1924 T. Ada selisih 108 T.
Bocor dan hilang.
Peta kejahatan keuangan negara, sistem hukum terbeli, budaya politik korup menghasilkan negara jatuh miskin. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang punya kompetensi. Selama tidak kompeten maka pemimpin mudah didikte.
Ada 2 pemain besar di negeri ini yakni LBP dan Sri Mulyani. Tak ada lawan. Angka 300 T tak akan tuntas karena akar sistem ekonomi dan akar sistem politik tak tersentuh.
Ada ribuan orang pengemplang pajak kata Bambang Brodjonegoro.
Dedengkot bea cukai bagaiman mereka manipulasi pajak. Ekspor impor under invoice, lewat pintu merah, hijau. Under table harus dilakukan.
Secara sistematis struktural Indonesia seharusnya tidak utang jika pengelolaan pajak transparan.
Said Didu
Tax ratio dulu mendekati 15 persen, sekarang tak pernah naik, kalau Menkeu masih Sri Mulyani. Ratio pajak turun terus. Sebagai patokan 1 persen itu sama dengan 200 triliun.
Rata rata PDB sejak Jokowi pertahun hilang 500 T yang harusnya masuk tapi gak masuk. Padahal dua kali tax amnesty dan menaikkan pajak. Pajak orang kaya diturunkan pajak orang miskin dinaikkan. Tetap saja tak terdongkrak.
Pernah ada rapat di rumah Wapres Yusuf Kalla. Sri Mulyani menantang JK dengan katakan bapak saja yg jadi Menkeu. Sombong sekali Sri Mulyani. Negara gak ada Presiden dan wapres gak masalah. Bermasalah jika tak ada Menkeu. Maka UU harus diubah. Jangan harap bisa diubah dengan jalur normal karena yang mengubah juga menikmati. Kementerian Keuangan harusnya jadi bendahara negara saja. Jangan banyak organ di bawahnya. Dirjen Utang. Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dll. Terlalu absolut kekuasaan Kemenkeu.
Sejak Jokowi presiden, ada 4000 T yang tidak masuk ke negara. Ke mana uang itu?
Buzzer sekarang pindah ke lapangan banteng.
Seakan akan Pak Mahfud menzolimi Lapangan Banteng. Sri Mulyani akhirnya pakai buzzer untuk serang Mahfud. Mahfud harus undang orang orang berakal sehat melawan Sri Mulyani. Jangan lagi bermain main di wilayah Abu abu. Negeri ini harus diselamatkan.
Menteri Keuangan jadi bendahara negara saja. Ada kekuasaan yang numpuk sangat kuat di satu tangan orang.
Fuad Bawazier
Menteri Keuangan terdahulu pasti sedih mendengar pernyataan Sri Mulyani. Mari Pengestu, Radius Prawiro, JB Sumarlin adalah orang orang bersih, tetapi diremehkan oleh Sri Mulyani.
Sri Mulyani pernah mengatakan masuk ke Kementerian Keuangan seperti masuk hutan belantara. Sri Mulyani menganggap Kementerian Keuangan seperti zaman jahiliyah. Arogan sekali. Sri Mulyani menuduh aset aset Kemenkeu tidak dicatat. Padahal semua dicatat ada nomornya. Kok kayak pahlawan. Dia kuwalatnya sekarang.
Periksa saja orang orang itu, gak usah gaduh. Data sudah ada, silahkan periksa. Kalau data dari PPATK gak perlu lagi diselidiki langsung periksa. Ada niat atau tidak? Kalau bukan uang haram kenapa harus dicuci?
Harus diperiksa oleh pihak yang independen. Mengapa ini bisa langgeng? Karena mereka punya lobi yang kuat. Elit elit yang terlibat dipecat dulu lalu diperiksa. Jangan muter muter. Ada kekhawatiran orang gak bayar pajak kalau dibongkar. Pak Mahfud jangan setengah setengah. Kalau dibiarkan, borok negeri ini gak kebongkar.
Ichsanuddin Noorsy
Masalah adminstratif memang selalu menjadi palang pintu. Hasil Pansus saja tidak bisa dijalankan, apalagi cuma rapat kerja. Ini rekayasa politik hukum.
Jika semua dilandasi keinginan luhur, maka negeri ini makmur.
Gatot Nurmantyo
Jokowi marah sehabis dialoori dirjen pajak. Katanya perolehan pajak baik. Ternyata meleset. Dalam situasi normal dianggap tidak tahu.
Lalu Jokowi bilang ekspor meningkat drastis, tapi penerimaan kok kecil. Jadi Jokowi dibodohin oleh Mentri menterinya.
Presiden lakukan revisi tapi Dolar langsung naik. Ini sangat menyedihkan. Kita ini punya semua tapi bukan untuk kita.
Kita sedih Jokowi dianggap buta tuli dan tolol oleh pembantunya. Sekarang ada isu baru ditemukan 1 T pencucian uang oleh PPATK masuk ke partai politik.
300 t itu yang terdeteksi di sistem perbankan. Bagaimana dengan yang tidak terdeteksi, rumah, mobil, tanah dan harta lainnya. Kacau pengelolaan keuangan kita. (*)
