Indonesiadaily.net – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat M. Faizin mengatakan TPPAS Regional Lulut-Nambo merupakan harapan warga Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Bekasi, seharusnya sudah tuntas jauh-jauh hari.
“Janjinya dari PT. Jasa Sarana, karena saham terbesarnya dipegang oleh mereka, kami kunjungan terakhir dua minggu lalu masih belum tuntas juga,” kata Faizin.
Faizin menjelaskan, pengoperasian TPPAS Regional molor terus, sementara TPA Cipayung di Depok sudah overload dan membahayakan warga.
“Tentu ini harus disikapi dengan cepat, kemarin kami minta untuk percepatannya, agar Nambo ini bisa cepat tuntas,” jelasnya.
Berdasarkan hasil kunjungan terakhir, Faizin menerangkan, kemungkinan baru akan selesai di pertengahan tahun atau sekitar bulan Juni.
“Itu pun hanya kapasitas 50 ton per hari, dari target 2.500 ton per hari,” terang Ketua DPC PKB Kota Depok ini.
Dewan dari Dapil Jabar VIII (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mengungkapkan, molornya pengoperasian TPPAS Regional Lulut-Nambo menjadi polemik, karena PT. Jasa Sarana tidak pernah jujur menyampaikan informasi ke DPRD Jawa Barat.
“Menyampaikan semuanya tuntas, dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat melaporkan ke kita tinggal memasang dudukan dan mesin, mesinnya sudah jalan dan sampai, karena mesinnya impor,” ujar Faizin.
Ia melanjutkan, juga ada alasan sempat tertunda karena perang Rusia-Ukraina dan alasan lainnya, sampai akhirnya kunjungan dua minggu lalu pihaknya menegaskan jika alasan sudah berkali-kali disampaikan dan alasannya klise semuanya.
“Ternyata setelah diusut, problemnya investornya tidak siap, seperti tidak siap dana, tentu jika siap dananya bisa terlaksana dengan cepat, walaupun alasan mereka lagi-lagi karena masalah tipping fee-nya yang kurang,” geram Faizin.
Padahal, kata Faizin, awalnya sudah selesai dibahas, karena tipping fee merupakan pembahasan awal yang komitmennya sudah selesai.
“Ternyata malah karena tipping fee kurang, akhirnya mundur, kemarin kan (investor) ada dari UWEL Jerman, Taiwan, dan Korea juga ada, faktanya semua pada mundur,” terang Faizin.
Kemudian di Anggaran Perubahan Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat dialokasikan kembali Rp60 miliar untuk penyelesaian TPPAS Regional Lulut-Nambo.
“Tetapi Rp60 miliar itu ternyata hanya untuk mengcover 50 ton per hari, itu kan sangat kecil sekali, kalau dibagi empat kabupaten mau muat berapa. Sedangkan kebutuhan di Depok saja sampai 1000 ton per hari. Kalau hanya 50 ton kan tidak ada apa-apanya, tidak ada efeknya,” kata Faizin. (*)
