Indonesiadaily.net – Sebagai upaya mencegah kenaikan inflasi, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan belanja tak terduga dan dana transfer umum di APBD. Pemda tak perlu khawatir untuk penggunaan anggaran tersebut karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Mendagri sebagai pegangan.
“Saya juga sudah sampaikan ke Kejaksaan Agung dan KPK, untuk hal-hal ini karena sekarang sangat membutuhkan,” kata Jokowi dalam pengarahan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam, dan Kapolda di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Jokowi menjelaskan belanja tak terduga dapat digunakan untuk membiayai transportasi komoditas pangan dari tempat produksi ke pasar. Dengan demikian, harga pangan yang dibebankan kepada pembeli dapat lebih murah karena biaya transportasi tersebut sudah dikompensasi APBD. Hal tersebut dapat mencegah kenaikan harga pangan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022.
“Urusan harga telur naik, produksinya di mana sih telur? Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, sudah ambil aja telur dari Bogor, biarkan pedagang atau distributor beli di Bogor tapi ongkos angkutnya ditutup APBD untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
Begitu pula dengan pemenuhan komoditas pangan lain, seperti bawang merah. Pemda dapat membeli stok bawang merah di sentra produksi Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Biaya transportasi ke dan dari Brebes dapat ditanggung APBD setempat melalui pos belanja tak terduga.
“Duit tidak banyak juga, dan tidak mungkin setiap hari harus beli bawang merah. Seminggu hanya dua kali. Ini uang kecil tapi memang harus bekerja detail,” kata dia.
Sedangkan alokasi dana transfer umum (DTU) dalam APBD, kata Jokowi, dapat digunakan untuk membantu produksi petani atau masyarakat setempat guna menghasilkan komoditas pangan.
“Cabai merah kenapa harganya tinggi? karena produksinya kurang, suplainya jadi kurang, pasokannya kurang. Tugas saudara-saudara bagaimana mengajak petani tanam cabai merah,” tambahnya.
Jokowi menjelaskan upaya pemerintah dalam mengendalikan akan dibantu dengan bauran kebijakan dari Bank Indonesia (BI). Ia bersyukur Kementerian Keuangan dan BI mampu menerapkan kebijakan yang sinergis dan beriringan sehingga memperkuat langkah pengendalian inflasi.
“Saya senang BI dan Kemenkeu berjalan beringan tanpa intervensi kewenangan BI tapi yang lebih penting adalah bukan rem uang beredar tapi menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa,” tutupnya. (*)
Editor : Nur Komalasari
