Indonesiadaily.net – Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 pada Senin, 2 Februari 2026, bertempat di Sentul International Convention Center (SICC). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Pusat serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi serta keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri atas jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian dan lembaga, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Indonesia.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya strategi ekonomi, investasi, dan energi; pelaksanaan program kerakyatan; serta penguatan pengawasan oleh aparat penegak hukum guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan dan berkelanjutan.
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan lompatan pembangunan nasional. Menurut Presiden, keberhasilan program prioritas tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan di tingkat pusat, tetapi sangat bergantung pada kesamaan gerak, disiplin pelaksanaan, serta tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan hingga ke daerah.
Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, seluruh unsur pemerintahan dituntut untuk bekerja secara solid, tidak terfragmentasi oleh kepentingan sektoral, serta senantiasa berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan keadaan harmonis. Mereka berharap pemimpin yang bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa peran aparatur pemerintah tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Karena itu, keberadaan kita adalah untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Ini mudah diucapkan, tetapi harus dibuktikan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Presiden juga menyoroti pentingnya ketahanan nasional melalui penguatan swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pelaksanaan program prioritas. Salah satu program yang ditekankan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memerlukan pengawalan lintas sektor secara konsisten, terukur, dan bertanggung jawab.
Kehadiran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rakornas ini merupakan bagian dari komitmen lembaga tersebut dalam mendukung kebijakan dan program prioritas Presiden. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPOM berperan dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan.
Di kesempatan terpisah, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
“Sinergi dengan pemerintah daerah akan terus kami perkuat untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan sebagai fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas pemerintah,” pungkas Taruna Ikrar.
Penulis: A. Usman Tobias
