Indonesiadaily.net – Sejumlah aktivis mahasiswa generasi 1980-an yang tergabung dalam Badan Koordinasi (BAKOR) Mahasiswa Bandung menggelar pertemuan silaturahmi di Doea Tjangkir, Bogor, Sabtu (24/1). Pertemuan yang dihadiri sekitar 40 aktivis ini menjadi ajang mempererat kembali konsolidasi antaranggota BAKOR yang telah eksis sejak 1988 dan kini berkiprah di berbagai bidang kehidupan politik nasional.
Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para peserta memanfaatkan forum tersebut untuk membedah situasi dan kondisi nasional terkini dari berbagai aspek kehidupan bernegara. Beragam pandangan, gagasan, serta keresahan terhadap kondisi bangsa disampaikan dan didiskusikan secara terbuka.
Salah satu tokoh BAKOR, Saleh Hidayat, mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan mempererat kembali hubungan antarkawan sekaligus menyatukan resonansi pemikiran terkait kondisi negara saat ini. Menurutnya, banyak anggota BAKOR yang telah menyebar di berbagai lini aktivitas, sehingga forum semacam ini penting untuk menyamakan keprihatinan.
Dayat, sapaan akrab Saleh Hidayat, menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya, BAKOR tidak disatukan oleh platform ideologi yang seragam maupun afiliasi politik tertentu. BAKOR, kata dia, dilandasi oleh keprihatinan yang sama terhadap cara Orde Baru mengelola negara.
Ia menyoroti dominasi militer dalam kehidupan sipil serta praktik penjarahan sumber daya alam demi kepentingan kroni penguasa, yang menurutnya belakangan menunjukkan kecenderungan mengulang sejarah kelam masa lalu.
“BAKOR Bandung didirikan dengan semangat koreksi total agar Indonesia menjadi lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan, terutama demi kepentingan rakyat dan negara,” ujarnya.
Salah satu kegelisahan utama yang mengemuka dalam diskusi adalah masih kuatnya dominasi oligarki dalam perekonomian nasional serta belum meratanya kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Rizal Darmaputra menyoroti kondisi Indonesia dari perspektif hubungan internasional. Ia menilai demokrasi di Indonesia masih berada dalam proses pembelajaran yang berat dan panjang.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) turut memengaruhi dinamika politik dalam negeri.
“Ada potensi gangguan stabilitas politik. Pertarungan Cina dan Amerika Serikat yang begitu besar membuat Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh dua negara adikuasa tersebut,” kata Rizal.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi membuat situasi politik domestik menjadi semakin rentan, sehingga konsolidasi masyarakat sipil mutlak diperlukan.
Forum juga menyoroti kekhawatiran terhadap potensi kembalinya pola-pola Orde Baru di era reformasi yang hampir memasuki usia 30 tahun. Menguatnya peran TNI di ranah sipil, meluasnya bisnis oknum Polri, hingga praktik aparat penegak hukum yang kerap dinilai menggunakan hukum untuk membungkam kritik masyarakat sipil menjadi pembahasan serius.
Meski demikian, sejumlah peserta menyampaikan optimisme, terutama dengan mulai munculnya barisan aktivis yang kini terlibat langsung dalam pengelolaan negara.
Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesimpulan tertulis, sejalan dengan tradisi BAKOR di masa lalu yang menjadikan hasil diskusi sebagai bahan refleksi masing-masing individu. Namun, seluruh peserta sepakat bahwa di mana pun posisi politik yang diambil, cita-cita BAKOR tentang demokrasi dan keadilan ekonomi harus tetap menjadi garis perjuangan bersama.
Para aktivis juga menilai konsolidasi melalui pertemuan rutin serta perluasan jaringan ke berbagai kota merupakan kebutuhan mendesak. Penguatan masyarakat sipil dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mencegah kembalinya rezim otoriter.(*)
