Indonesiadaily.net -Presiden Prabowo Subianto akhirnya melakukan reshuffle kabinet pasca gelombang demonstrasi yang meluas selama dua pekan terakhir. Salah satu langkah paling signifikan adalah penggantian Menteri Keuangan, menyusul insiden penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa anggota DPR lainnya.
Peristiwa ini menjadi lebih dari sekadar dinamika politik biasa. Aksi massa yang awalnya dipicu isu tunjangan DPR berubah menjadi ekspresi kemarahan atas ketimpangan sosial dan kegelisahan ekonomi yang kian dalam. Insiden ini memunculkan kembali pertanyaan serius mengenai stabilitas fiskal Indonesia di tengah melemahnya kepercayaan publik dan investor.
Kesenjangan Sosial di Balik Aksi Massa
Data Bank Dunia dalam Poverty Factsheet
edisi Juni 2025 mengungkapkan bahwa sekitar 194 juta warga Indonesia atau lebih dari dua pertiga populasi hidup dengan pengeluaran di bawah Rp50.400 per hari. Sementara itu, 56% tenaga kerja nasional masih bergantung pada sektor informal tanpa jaminan sosial maupun kepastian kerja.
Di sisi lain, angka pengangguran di kalangan lulusan baru terus meningkat. Generasi muda yang semestinya menjadi motor penggerak
pertumbuhan justru menghadapi stagnasi ekonomi dan mobilitas sosial yang tertahan.
Meskipun pemerintah kerap mengklaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5–5,5% per tahun, data menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan riil bagi mayoritas masyarakat.
Kerentanan Fiskal: Indonesia dalam Sorotan
Jika menggunakan kerangka penilaian yang dikembangkan oleh IMF (A Framework For Assessing Fiscal Vulnerability), Indonesia saat ini memperlihatkan sejumlah indikator klasik kerentanan fiskal: ketergantungan terhadap utang, lemahnya penerimaan negara, serta tata kelola fiskal yang belum solid.
Dalam Rencana Anggaran 2026, pemerintah merencanakan penarikan utang sebesar US$48,4 miliar. Namun, sebanyak 77% atau sekitar US$37,1 miliar hanya akan digunakan untuk membayar bunga utang lama. Dengan demikian, hanya US$11,3 miliar yang dapat digunakan untuk belanja pembangunan produktif.
Defisit anggaran 2025 diproyeksikan mencapai 2,78% terhadap PDB, mendekati batas maksimal.
Sensitivitas terhadap Risiko:
Pasar merespons cepat situasi politik yang tidak menentu. Saat unjuk rasa memuncak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 2,27% dan nilai tukar rupiah melemah hampir 1% dalam satu hari. Investasi asing langsung (FDI) juga menurun tajam sebesar 6,95% (year-on-year) pada kuartal II-2025.
Keberlanjutan Jangka Panjang:
Rasio pajak Indonesia pada semester I-2025 hanya sebesar 8,42%, jauh di bawah rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 19,5%. Ini menunjukkan lemahnya kapasitas negara dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk terus mengandalkan utang.
Masalah tata kelola menjadi tantangan terbesar. Lemahnya pengawasan anggaran, tingginya tingkat korupsi, dan minimnya akuntabilitas memperburuk efektivitas belanja negara. Demonstrasi yang terjadi secara luas juga mencerminkan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ruang Fiskal yang Menyempit, Tekanan Kian Meningkat
Kombinasi dari indikator tersebut menggambarkan situasi textbook case kerentanan fiskal: pemerintah terus menarik utang untuk menutup kewajiban lama, sementara belanja produktif justru menyusut. Akibatnya, anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi semakin terbatas.
Meski demikian, ruang manuver fiskal Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Masih ada peluang untuk melakukan koreksi kebijakan, namun waktunya semakin sempit dan tantangannya semakin kompleks.
Momentum untuk Reformasi: Akankah Disambut?
Meski demikian, ruang manuver fiskal Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Masih ada peluang untuk melakukan koreksi kebijakan, namun waktunya semakin sempit dan tantangannya semakin kompleks.
Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai respons terhadap tekanan publik, sekaligus potensi titik balik menuju perbaikan. Jika momentum ini dimanfaatkan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia dapat kembali menempuh jalur reformasi struktural yang selama ini terhenti.
Krisis 1998 membuktikan bahwa dari keterpurukan bisa lahir reformasi. Kini, publik bertanya: akankah para pengambil kebijakan saat ini berani mengambil langkah korektif yang dibutuhkan? Ataukah Indonesia akan kembali terjebak dalam siklus kebijakan jangka pendek tanpa fondasi yang kuat?
“Kita berada di persimpangan sejarah. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal arah masa depan bangsa,” pungkas pengamat kebijakan publik dari CSIS, dalam diskusi yang digelar secara daring.(*)
