Indonesiadaily.net – Anggaran kemiskinan telah dialokasikan sangat besar olrh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, sepertinya dana tersebut tidak digunakan secara tepat sasaran. Bahkan, kerap digunakan untuk urusan rapat antar instansi pemerintahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyebutkan anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
Azwar Anas menjelaskan, rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L juga kerap ke hotel hanya untuk membahas program kemiskinan, sehingga anggaran yang digunakan pun juga percuma..
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang,” katanya.
Oleh karena itu, Kemenpan RB menginginkan kementerian dan lembaga terkait mereformasi besar-besaran program pengentasan kemiskinan agar menjadi lebih efektif. Misalkan dalam hal sosialisasi program kemiskinan bisa dengan memanfaatkan teknologi digital, tentu itu bisa menghemat anggaran.
“Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan,” ucap Menteri Anas.
Selain itu, Menteri Anas beranggapan, apalagi ada beberapa KL sudah mengadakan rapat di hotel, mengundang konsultan pula. Tentu cara tersebut tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.
“Untuk RB (reformasi birokrasi)-nya naik tidak harus mengundang konsultan dan rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB nya naik. RB itu dampak bukan administrasi dan tumpukan kertas,” jelas Menteri Anas.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan, jumlah penduduk miskin pada September 2022 ada 26,36 juta orang atau naik 0,20 juta orang dibandingkan Maret 2022. Tapi, jika dibandingkan setahun sebelumnya, tepatnya September 2021, maka itu turun sebesar 0,14 juta orang.
“Kalau dilihat dari tenaga kerja yang belum sepenuhnya angkatan kerja tak mampu terserap di pasar kerja akibat pandemi yang melanda kita 2 tahun terakhir ini,” ujar Margo.
Sementara itu, pada Septembe 2022 jika dihitung berdasarkan presentase penduduk miskin ada sebesar 9,57 persen atau meningkat 0,03 persen poin dibandingkan bulan Maret 2022.
“September ini tingkat kemiskinan kita naik tipis 0,03 persen dan ini bahkan kalau kita bandingkan dengn September 2021 angka kemiskinan kita masih turun 0,14 persen poin,” terang dia.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada bulan Maret 2022 sebesar 7,50 persen dan pada September 2022 naik menjadi 7,53 persen. Sedangkan untuk penduduk miskin pedesaan di bulan Maret 2022 sebesar 12,29 persen dan pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 12,36 persen.
Perlu diketahui garis kemiskinan (GK) pada September 2022 BPS mencatat sebesar Rp 535.547/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 397.125,00 atau 74,15 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 138.422,00 atau 25,85 persen.
Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan. (*)
Editor : Pebri Mulya
