Indonesiadaily.net – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 se Indonesia akan dimajukan. Namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok mengungkapkan hal tersebut harus dipertimbangkan. Seperti diungkapkan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok Imam Budi Hartono.
“Banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika Pilkada dimajukan seperti kesiapan KPU di daerah, kesiapan penganggaran, dan kesiapan partai politik dan calon kepala daerah,” kata Imam Budi Hartono di Depok, Selasa (26/9/2023).
Imam mengaku belum paham tentang alasan pilkada serentak dimajukan tahun depan, tapi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia mendukung.
“Sebatas mendengar informasi pilkada dimajukan. Saya belum paham sih tentang alasan dimajukan, ya kalau memang itu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia saya dukung,” katanya.
Lebih lanjut Imam menjelaskan terkait pertimbangan pilkada serentak dimajukan pertama kesiapan KPU di daerah.
Ia mengatakan kesiapan KPUD terganggu dengan perubahan yang sudah direncanakan karena pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024.
“Kesiapan KPUD pasti terganggu karena berubah perencanaan padahal sudah matang untuk bulan November. Apalagi pemilu legislatif juga Februari harus berurusan dengan Mahkamah Konsitusi (MK ) ini butuh 2 sampai 3 bulan berarti bulan Mei baru selesai,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Bang Imam ini melanjutkan belum pemilihan presiden (Pilpres), ini tentunya berdampak pada kinerja para petugas KPU di lapangan.
“Belum lagi pilpres bila terjadi putaran ke 2. Kasihan teman-teman penyelenggara pemilu sampai ingkat KPPS jangan sampai banyak masalah,” katanya.
Lalu kesiapan penganggaran, Imam Hartono mengatakan pilkada itu anggarannya tanggungjawab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota dan provinsi.
Pria yang menjabat Wakil Wali Kota Depok ini melanjutkan kesiapan anggaran pilkada di tiap daerah berbeda-beda, bahkan jika dipercepat akan ada anggaran dinas yang dikorbankan untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah.
“Pilkada itu anggarannya tanggung jawab APBD kota, kabupaten dan provinsi. Kesiapan anggaran tiap daerah pasti beda-beda. Kalau dipaksa dipercepat bulan September pasti ada anggaran dinas yang harus dikorbankan untuk pembiayaan pilkada,” ungkapnya.
Selain itu kesiapan partai politik dan calon kepala daerah tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.
Untuk PKS pihaknya tengah melakukan paralel melakukan penjaringan calon kepala daerah tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.
“Kami untuk PKS sedang paralel melakukan penjaring calon kepala daerah propinsi dan kokab. Jadi tipis-tipis tim pilkada sedang bekerja untuk kesiapan pemenang pilkada Depok,” tuturnya.
Saat ini PKS Depok tengah konsentrasi pada pemenang pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres.
“Konsentrasi tetap pada pergerakan pemenangan pileg (PKS) target 2 kali lipat di Depok dan memenangkan pasangan Amin (Anies Cak Imin),” pungkasnya.
Penulis : M.Yadi
Editor : Nur Komalasari
