Indonesiadaily.net, Kulon Progo – Jelang Pilkada 2024 Kabupaten Kulon Progo, isu tingginya angka kemiskinan kembali mencuat. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS lebih dari 70 ribu warga masuk kategori miskin.
Diketahui, sudah menggelar 5 kali Pilkada dan tiga kali ganti bupati, namun tidak ada yang berhasil mendongkrak status Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah termiskin di DIY dengan persentase 15,64 dan 70.735 jiwa berada di garis kemiskinan dengan pendapatan Rp464.300 per kapita.
“Selama 20 tahun angka kemiskinan ini tidak bergerak signifikan, karena data terakhir selama 10 tahun belakangan hanya turun di tingkat 7,8 persen atau 0,78 persen setahun,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Priyo Santoso, Jumat (8/3/2024).
Melihat tingginya angka kemiskinan ini, menurut Priyo sudah saatnya Pemkab Kulon Progo mendesain ulang model penganggarannya dengan tidak lagi berkonsep pemerataan, tetapi fokus guna mengentaskan 70 ribu warga miskin.
“Berarti ada yang tidak tepat penyusunan pengelolaan anggarannya selama ini. Berarti perlu ada keberanian untuk membongkar konsep penganggarannya,” ungkap Priyo.
“Karena pergantian bupati atau wakil bupati dari pilkada ke pilkada ernyata tidak memberi lompatan yang signifikan terhadap angka kemiskinan ini,” imbuhnya.
Ia menilai membenahi kondisi kemiskinan akut di Kulon Progo, bupati mendatang harus sosok yang memiliki kompetensi di atas rata-rata dan tentu wajib pekerja keras, karena wilayah ini membutuhkan lompatan jitu menekan tingginya angka kemiskinan.
“Setidaknya harus memiliki gagasan nyata implementatif, bukan sekedar narasi apalagi hanya sekedar judul besar saja, alias omdo, omong doang,” lanjutnya kepada pers.
Priyo pun mengutip data BPS sampai Maret 2023 lalu, dari 400 ribu penduduk Kabupaten Kulon Progo ada 70.735 jiwa berada pada kategori miskin.
“Memang terjadi penurunan. Tetapi tahun 2023 hanya menurun 0,75 persen dibanding tahun 2022 lalu. Warga miskin di Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 mencapai 73.210 jiwa atau sebesar 16,39 persen, tahun 2023 turun ke angka 15,64 persen atau 70.735 jiwa, apa peran APBD tiap tahunnya,” terang Priyo.
Sementara, Pemkab Kulon Progo menyebut sebanyak 2.475 warga keluar dari garis kemiskinan, namun tidak mengubah dari posisi daerah paling miskin di DIY, sehingga butuh lompatan agar segera keluar dari ceruk kemiskinan tersebut.
“Mementumnya mengubah situasi ini ya melalui Pilkada 2024, mendatang. Artinya, Pilkada 2024 bukan sekedar ajang mencari sosok bupati atau wakil bupati yang dekat dengan rakyat,” tegas Priyo.
Ia menekankan sosok pemimpin Kulon Progo harus memiliki ide gagasan besar untuk melakukan lompatan signifikan dari kondisi miskin menjadi kabupaten berkecukupan.
“Kalau untuk mencapai jenjang kabupaten kaya mungkin masih jauh, butuh beberapa kali pilkada dan beberapa sosok bupati yang pejuang benar,” katanya.
Tetapi cita-cita besar masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk keluar dari kondisi miskin itu harus dimulai, digalang dan diperjuangkan sejak Pilkada 2024 mendatang.
“Pondasi dasarnya harus ditancapkan pada Pilkada 2024 mendatang, pilkada berikutnya tentu harus lebih gigih memperjuangkan cita-cita bersama itu,” demikian Priyo memungkas. (*)
