Indonesiadaily.net – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Namun, di tengah peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, RSUD milik Pemerintah Kota Bogor ini menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan biaya operasional dan pembiayaan layanan kesehatan.
Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, mengungkapkan bahwa rumah sakit saat ini berada dalam posisi sulit.
“Kami tengah berjuang menjaga keseimbangan antara tingginya biaya operasional dengan pendanaan yang terbatas, terutama dari klaim BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Kota Bogor harus menangani kasus-kasus medis dengan tingkat keparahan tinggi. Kondisi ini ditambah dengan jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat, bangunan dan layanan baru yang berkembang, serta jumlah pegawai yang kini mencapai 1.500 orang.
Namun, dominasi pasien peserta BPJS—yang mencapai 98 persen—menjadi tantangan tersendiri. Skema pembayaran berbasis INA-CBG’s dinilai tidak mencerminkan biaya riil pelayanan medis yang diberikan rumah sakit.
“Contohnya, satu pasien dengan patah tulang bahu yang menjalani tindakan operasi, pemasangan implan, bone graft, dan pembidaian selama empat hari, biaya riilnya mencapai Rp 42,7 juta. Tapi klaim dari BPJS hanya sebesar Rp 8,8 juta. Ini ketimpangan yang sangat besar,” jelas dr. Ilham.
Kondisi tersebut semakin berat mengingat status RSUD Kota Bogor sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang tidak berorientasi pada keuntungan. Selain itu, tingginya permintaan layanan sosial dari masyarakat kurang mampu turut menambah beban rumah sakit.
Kendati demikian, pihak RSUD terus berupaya melakukan efisiensi di berbagai lini tanpa mengorbankan kualitas layanan. Menurut dr. Ilham, strategi efisiensi internal menjadi bagian penting dari rencana pengembangan RSUD Kota Bogor untuk tahun 2025 hingga 2026.
“Efisiensi yang dilakukan harus tetap menjaga mutu. Ini tantangan manajerial yang kami hadapi bersama seluruh tim rumah sakit,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Bogor telah merencanakan alokasi anggaran melalui APBD pada tahun 2026 untuk mendukung operasional RSUD. Langkah ini dipandang krusial, mengingat kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“RSUD Kota Bogor terus berkembang, tapi tantangan yang kami hadapi juga semakin kompleks. Untuk itu, kami sangat membutuhkan sinergi antara rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal,” pungkas dr. Ilham.
Penulis : Ibnu Galansa
