Indonesiadaily.net – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Pradi Supriatna, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Dewan Pembentukan Agraria dan Lingkungan Hidup yang digagas oleh para aktivis lingkungan di Jawa Barat.
Menurutnya, keberadaan dewan ini sangat penting dalam memperkuat pengelolaan tata ruang, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kota Depok dan Kota Bekasi.
“Di wilayah Dapil VI, kami menghadapi tekanan luar biasa akibat padatnya penduduk dan pesatnya arus urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi cepat, namun tidak diimbangi dengan penataan ruang yang tertib dan berkeadilan. Hal ini sudah mulai dibenahi oleh gubernur kita,” ujar Pradi, Senin (28/7/2025).
Ia menegaskan bahwa pembenahan tata ruang tidak cukup hanya dengan revisi zonasi. Menurutnya, isu tersebut juga mencakup keadilan agraria, keterjangkauan lahan bagi masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.
“Pembentukan Dewan Pembentukan Agraria dan Lingkungan Hidup ini merupakan momentum penting untuk merapikan kembali arah kebijakan pemanfaatan ruang agar lebih berpihak pada kepentingan publik,” tambahnya.
Pernyataan Pradi sejalan dengan arah kebijakan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan visi pembangunan dengan struktur dan pola ruang yang berkelanjutan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, kata Pradi, turut mendorong agar penataan ruang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan aspek sosial budaya masyarakat.
“Jawa Barat harus punya wajah pembangunan yang manusiawi,” ujar politisi dari Partai Gerindra tersebut.
RPJMD juga mencatat pentingnya penataan ruang sebagai fondasi penguatan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030, Dedi Mulyadi, bahkan mengusung visi ‘Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata’ yang salah satunya menyasar pada penataan perkotaan dan penguatan perdesaan secara holistik.
Pradi berharap keberadaan Dewan Pembentukan Agraria dapat mengakselerasi penyusunan kebijakan yang adil, adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Wilayah seperti Bekasi dan Depok sudah masuk titik kritis. Bila tata ruangnya tak segera diperbaiki, kita akan hadapi krisis sosial dan lingkungan. Dewan ini harus jadi bagian dari solusi,” ujarnya.(*)
