Indonesiadaily.net — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Direktur ENIKA Institute, Army Setyo Wibowo, SH, MH, menegaskan bahwa saat ini Pemkab Bogor terus melakukan pembenahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
Hal ini terlihat dari peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 75 pada Oktober 2023 menjadi 91 pada tahun 2024.
“Lonjakan ini merupakan bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor semakin baik, transparan, akuntabel, dan penuh integritas,” ujar Army, Rabu 9 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa pencapaian ini semakin luar biasa mengingat tantangan besar yang dihadapi Bogor sebagai wilayah dengan jumlah penduduk dan beban kerja yang tinggi.
Untuk mendukung komitmen tersebut, Pemkab Bogor melakukan evaluasi kinerja, uji kompetensi, penguatan integritas aparatur di seluruh tingkatan, serta menambah jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mendorong pelayanan publik yang lebih optimal.
Langkah-langkah perencanaan program dilakukan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan, dengan penganggaran yang disesuaikan pada kebutuhan nyata di lapangan dan dievaluasi secara cermat.
Pemkab Bogor juga menjalin kerja sama strategis dengan aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam upaya memperkuat budaya antikorupsi.
Selain pemberantasan korupsi, Pemkab Bogor juga fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.
Beberapa aplikasi digital unggulan seperti Mata Garuda, BESTIE, dan KABISA diluncurkan untuk mendukung kemudahan layanan kepada masyarakat.
Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan wujud integrasi antara teknologi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Dengan pendekatan ini, warga dijadikan sebagai mitra strategis yang aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan.
“Transformasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berbasis data,” kata Army.
Inovasi digital tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjadi pondasi dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Komitmen Pemkab Bogor juga terlihat dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan inklusif.
Dengan tata kelola yang baik dan pelayanan yang efisien, Pemkab Bogor berharap dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi para investor.
Kabupaten Bogor saat ini dinilai sebagai kawasan strategis yang potensial, tidak hanya karena kekayaan alam dan sektor pariwisatanya, tetapi juga karena komitmen pemerintah daerah dalam menyambut investasi.
Bupati dan Wakil Bupati menegaskan bahwa pihaknya akan terus mempercepat proses perizinan dan menindak tegas oknum aparatur pemerintah yang menghambat masuknya investor.
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan banyaknya kasus PHK,” jelasnya.
Ke depan, Pemkab Bogor bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, nyaman, dan bebas diskriminasi.
Hal ini sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, inklusif, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
Dengan tata kelola pemerintahan yang terus dibenahi dan komitmen terhadap prinsip transparansi serta integritas, Kabupaten Bogor siap menjadi model daerah yang bersih dari korupsi dan unggul dalam pelayanan publik serta investasi.***
Penulis : Ibnu Galansa
