Indonesiadaily.net— Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA) menilai penunjukan Sahat Sihombing sebagai Direktur Utama PT Indofarma Tbk merupakan langkah positif menuju perbaikan tata kelola di tubuh BUMN Farmasi. Pengangkatan tersebut dinilai sebagai pergeseran penting dari pendekatan politis menuju penempatan profesional berbasis kompetensi dan rekam jejak.
“Ini momentum yang baik. Kami mengapresiasi langkah Danantara sebagai pemegang saham mayoritas Indofarma yang menunjuk figur profesional dan berintegritas,” ujar Ridwan Kamil, Sekretaris Jenderal FSP BUMN IRA, dalam keterangan tertulis.
Menurut Ridwan, keberhasilan perbaikan di Indofarma harus diikuti oleh dua entitas farmasi milik negara lainnya, yakni PT Bio Farma (Persero) sebagai induk holding, dan PT Kimia Farma Tbk yang dalam waktu dekat juga akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Jangan ulangi kesalahan yang sama. Pemerintah sudah merencanakan kucuran dana besar untuk menyelamatkan sektor farmasi, tapi kalau manajemennya tetap diisi orang-orang tak kompeten, itu sama saja membakar uang rakyat,” tegasnya.
Salah satu sorotan tajam federasi pekerja tertuju pada struktur manajemen Bio Farma. Ridwan menilai jumlah delapan direktur di tubuh perusahaan induk tersebut terlalu besar dan tidak sebanding dengan kinerja yang terus menurun sejak holding farmasi dibentuk pada 2020.
“Delapan direksi dalam satu perusahaan, meskipun sebagai induk, tetap terlalu banyak. Ini boros dan tidak efisien. Maksimal lima orang cukup agar fokus dan akuntabilitas lebih terjaga,” ujar Ridwan.
Alih-alih membawa perubahan positif, holding BUMN Farmasi justru terseret berbagai persoalan, mulai dari kasus korupsi di Indofarma hingga kegagalan transformasi bisnis di Kimia Farma.
Desakan reformasi juga diarahkan kepada Kimia Farma yang saat ini terlilit utang lebih dari Rp12 triliun, dengan beban bunga mencapai Rp600 miliar per tahun. FSP BUMN IRA memandang kondisi ini sebagai alarm bahaya yang hanya bisa diatasi melalui restrukturisasi manajemen secara menyeluruh.
“RUPS Kimia Farma nanti harus jadi momen evaluasi total. Direksi yang tak menunjukkan rekam jejak kuat harus diganti. Kalau tidak ada langkah konkret, Kimia Farma akan mati pelan-pelan,” kata Ridwan.
Ia juga mengingatkan agar dana penyelamatan yang direncanakan pemerintah tidak jatuh ke tangan manajemen yang tidak kredibel. Dalam situasi genting seperti ini, proses penunjukan direksi tidak boleh didasarkan pada lobi politik atau loyalitas semata.
“Penunjukan Sahat Sihombing di Indofarma adalah awal yang baik. Tapi perubahan yang sesungguhnya baru akan terjadi jika Bio Farma dan Kimia Farma juga berani berbenah,” pungkas Ridwan.
Di tengah sorotan publik dan derasnya dana negara yang digelontorkan, FSP BUMN IRA menegaskan bahwa pertaruhan terbesar saat ini adalah memastikan bahwa profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas menjadi fondasi baru dalam tata kelola BUMN Farmasi.(*)
