Indonesiadaily.net – Isu merapatnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto kembali mengemuka. Setelah sempat meredup, kabar itu mencuat lagi dalam beberapa pekan terakhir. Pertemuan dua tokoh sentral Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilaporkan telah berlangsung dua kali secara tertutup, memicu spekulasi lahirnya kartel politik baru dalam tubuh pemerintahan mendatang.
Sinyal kuat PDIP akan bergabung dengan koalisi pemerintahan, pasca kekalahan dalam Pilpres 2024, memunculkan kekhawatiran tentang matinya sistem check and balance di Indonesia.
“Jika ini terjadi, Indonesia tidak lagi memiliki oposisi sejati. Demokrasi akan kehilangan penyeimbang, dan kekuasaan terkonsolidasi pada satu kubu besar,” ujar Boy Hidayat, alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia, Rabu 9 Juli 2025.
Menurut sumber internal, Gerindra dikabarkan telah menawarkan sejumlah posisi strategis untuk kader PDIP serta menjamin Megawati tetap mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah di dua lembaga negara: BRIN dan BPIP.
Hal ini dipandang sebagai bagian dari ‘kompensasi politik’ dalam proses lobi menuju koalisi besar tersebut.
Di sisi lain, PDIP dikabarkan memberi syarat bagi Prabowo agar melepaskan diri dari pengaruh Presiden Joko Widodo dan meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti.
Kekhawatiran PDIP mencuat terkait potensi intervensi hukum terhadap agenda internal partai, termasuk Kongres PDIP ke-6 yang ditunda ke Agustus 2025, serta proses hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa orientasi partai politik Indonesia telah menjauh dari kepentingan rakyat.
“Partai seharusnya menjadi alat kontrol kekuasaan, bukan bagian dari kongsi kekuasaan,” tegas Boy.
Menurutnya, kemungkinan terbentuknya ‘kartel politik Prabowo–Megawati’ menandai kian kaburnya garis ideologi dalam politik Indonesia, digantikan oleh kepentingan pragmatis dan kekuasaan semata.
Salah satu indikasi politik transaksional itu adalah tuntutan agar vonis terhadap Hasto Kristiyanto diringankan serta polemik tak terselesaikan mengenai Harun Masiku yang hingga kini masih buron.
“Jika hukum bisa dinegosiasikan dalam lobi politik, maka demokrasi Indonesia benar-benar dalam bahaya,” lanjut Boy.
Prabowo dinilai tengah membangun koalisi besar guna memperkuat legitimasi dan kontrol atas pemerintahan.
Strategi ini mencerminkan pendekatan inklusif ala Prabowo, namun juga membuka ruang pada konsolidasi kekuasaan yang terlalu dominan.
“Semua partai dirangkul, semua kawan diangkut dalam satu gerbong. Tapi, siapa yang akan jadi remnya?” ujar Boy.
Fenomena ini mengingatkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, di mana hampir semua partai politik bergabung dalam koalisi besar, menyisakan sedikit ruang oposisi.
Hasilnya, menurut Boy, adalah pelemahan institusi pengawas seperti KPK, pembentukan UU Cipta Kerja tanpa konsultasi publik, serta proyek-proyek besar negara yang tidak berpijak pada kebutuhan rakyat.
Masuknya PDIP ke dalam koalisi Prabowo pun disebut-sebut bukan semata karena kesamaan visi, melainkan dorongan untuk menjaga eksistensi partai menjelang Pemilu 2029.
“Tanpa akses ke pemerintahan, PDIP akan kesulitan mengumpulkan logistik dan jaringan,” kata Boy.
Ia menyebut ini sebagai bentuk ‘pragmatism politics’ yang semakin mengikis makna demokrasi substantif.
Sementara itu, publik masih menyimpan harapan bahwa PDIP bisa menjadi oposisi yang kuat. Namun realitas politik berkata lain.
“Bukan tidak mungkin, kemarahan PDIP pada Jokowi yang dianggap mengkhianati partai lewat pencalonan Gibran sebagai wapres menjadi alasan utama untuk bergabung dengan Prabowo: untuk menyingkirkan Jokowi dari peta kekuasaan,” ujar Boy.
Namun, publik patut berhati-hati terhadap romantisme itu.
“Tak ada jaminan bahwa pengaruh Jokowi akan hilang. Bisa jadi, koalisi besar hanya akan memperbesar ruang kompromi antar elit dan mempersempit ruang publik,” pungkasnya.***
Penulis : Ibnu Galansa
