Indonesiadaily.net, Kulon Progo – Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo harusnya menjadi prioritas seluruh mata anggaran dalam APBD wilayah tersebut.
“Kami menyampaikan pandangan agar ada keberanian untuk penyusunan anggaran terfokus, bukan konsep pemerataan,” kata Aji Pangaribowo, peneliti Ecodef Kulon Progo, Jumat (8/3/2024).
Menurut Aji, penyusunan anggaran harus fokus pada program membedah kondisi wilayah ini melalui berbagai program pengentasan kemiskinan,dan bukan konsep penganggaran demi pemerataan.
“Kalau tidak berani mengambil langkah itu, ya Kulon Progo tetap akan miskin selamanya. Berstatus sebagai kabupaten termiskin se DIY sepanjang zaman itu menyakitkan,” ujarnya.
Ia pun menyarankan agar sebelum menyusun APBD, mestinya semua dinas dan Bappeda Kulon Progo melakukan road map per sektor untuk menentukan penganggaran berbasis prioritas.
“Bukan penyusunan anggaran sesuai dengan kepentingan per bidang, apalagi penganggaran bermuatan kepentingan sempit seperti nuansa pemerataan proyek pada rekanan mitra kerja atau sejenisnya,” tuturnya.
Aji menyarankan agar penyusunan anggaran model itu dihentikan sehingga APBD Kulon Progo ke depan punya implikasi konkrit terhadap upaya menekan angka kemiskinan yang kini masih tinggi.
Angka kemiskinan Kulon Progo tahun 2023 memang turun 0,75 persen. Tetapi kemiskinan di Kulon Progo masing tertinggi di DIY.
“Angka kemiskinan kita menurut data BPS 15,64 persen per Maret 2023, lalu. Prediksi saya kemiskinan akan kembali merosot dengan trend tingginya harga bahan kebutuhan pangan dan mahalnya biaya transportasi serta pendidikan,” ucap Aji.
Sementara itu, Anggota DPRD Kulon Progo Fraksi PAN Priyo Santoso sepakat dengan konsepsi yang disampaikan Aji, ia pun berjanji akan membawa saran tersebut di legislatif.
Ia mengatakan tahun 2023 angka kemiskinan memang menurun 0,75 persen. Tetapi penurunan angka kemiskinan tersebut tidak mencerminkan adanya usaha keras pemerintah melalui program-programnya di APBD.
Dan angka penurunan itu tentu belum tentu sahih karena turun 0,75 hanya menggambarkan turunnya angka kemiskinan karena dorongan ekstrenal seperti program BLT, PKH, dan sejenisnya.
“Kan belum dilakukan survei lagi hingga awal tahun 2024 ini, dengan menyertakan sejumlah komponen dampak dari kenaikan harga pangan, melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan biaya hidup lainnya,” tutur Priyo.
Merujuk data BPS memang ada tren positif terhadap angka kemiskinan berdasarkan hasil survei yang dilakukan jika dibandingkan angka kemiskinan di Maret 2022 yang berada di angka 16,39 persen.
“Itu artinya tahun kemarin menurun 0.75 persen angka kemiskinan kita. Maka pertanyaannya, penurunan sebesar itu karena faktor apa,” selorohnya.
Menurut Priyo, jika faktor menurunnya angka kemiskinan tersebut sebagai dampak banyaknya bantuan pangan dari berbagai program pemerintah pusat berarti APBD Kulon Progo belum berperan dalam upaya penekan kemiskinan.
“Artinya belum mampu menjadi daya dorong, apalagi daya dukung, terhadap upaya menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan tinggi karena pengahsilan per kapita rendah, perekonomian tidak berkembang,” ujarnya.
Kenapa perekonomian tidak berkembang tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya buruknya infrastruktur, tidak terciptanya pasar, tidak adanya pergerakan produk barang dan jasa, serta rendahnya kapasitas orang.
Maka penurunan angka kemiskianan tersebut hanya persoalan fluktuasi angka, tidak ada kaitannya dengan dinamika perdagangan, perkembangan produk barang dan jasa.
“Saya sepakat tetap harus dilakukan road map, agar semua memiliki skala prioritas penganggaran dengan item yang konkrit berupa penganggaran pada sektor-sektor produktif berkelanjutan,” katanya.
Diperoleh data, angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo memang menurun tajam selama sepuluh tahun terakhir. Yakni mencapai 7,68 persen, meski demikian angka kemiskinan di Kulon Progo masih tertinggi di DIY.
Berdasarkan hasil survei BPS terdapat 70.735 jiwa penduduk Kulon Progo yang dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah Rp416.870,00 per kapita per bulan.
Priyo menegaskan, untuk menekan angka kemiskinan tidak membutuhkan narasi manis atau program seolah-olah berbasis penguatan warga miksin.
Tetapi dibutuhkan langkah konkrit dan strategis. Salah satunya keberanian penyusunan anggaran yang fokus bukan model pemarataan.
“Sudah harus dihentikan model penyusunan anggaran model pemerataan, percaya saja, tidak mampu membuatan lompatan. Apalagi menekan kemiskinan,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti beberapa waktu lalu mengatakan upaya menurunkan angka kemiskinan masih harus terus dilakukan dan ditingkatkan melalui berbagai program pemberdayaan.
“Kami menyiapkan banyak program-program untuk itu, mulai dari pemberdayaan hingga bantuan sosial,” kata Made. (*)
