Indonesiadaily.net – Meski sudah menyatakan dukungan ke Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, Partai NasDem menegaskan pihaknya masih akan terus memberi dukungan untuk pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024.
“Seluruh kader NasDem di Indonesia tidak dibenarkan melayangkan kritik kepada pemerintahan Jokowi,” kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali.
Selain itu, Ali juga mengatakan partainya akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, sesuai dengan komitmen dukungan partai besutan Surya Paloh itu terhadap Presiden Jokowi sejak awal pilpres 2019.
“Kami merupakan partai pertama yang mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi pada 2014 dan 2019. Oleh karena itu, kami akan dukung pemerintahan beliau hingga akhir masa jabatan di 2024,” kata dia.
Kini NasDem sedang menggalang koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Diketahui, kedua partai tersebut, selama ini diketahui berada di luar pemerintahan.
Langkah NasDem itu dikritik oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, semua partai politik koalisi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, bertanggungjawab mewujudkan janji kampanye Jokowi. Bahkan, partai koalisi juga harus mendukung pemerintah hingga mencapai kinerja terbaik. Deklarasi NasDem mengusung Anies sebagai Caprer di tengah masa kepemimpinan Jokowi, kata Hasto, menunjukkan adanya perbedaan misi partai.
“Rakyat sudah jelas bisa memahami siapa (partai) yang saya maksudkan,” kata Hasto, saat diwawancarai wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Ahad, 30 Oktober 2022.
Hasto mengatakan, saat ini bukan saatnya bagi partai koalisi Jokowi untuk mendeklarasikan Capres. Sebab, KPU baru akan membuka pendaftaran capres pada Oktober 2023.
“Itu yang harus kita dukung oleh semua pengusung Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, kecuali ada yang menyatakan berubah,” kata dia.
Bahkan Hasto kemudian menyindir agar biru keluar dari kabinet. Menanggapi itu Ahmad Ali mengatakan, pernyataan Hasto itu seperti dialah penguasa dan orang yang berhak menilai orang.
Padahal, kata Ali, yang berhak menilai terhadap partai koalisi pemerintahan saat ini adalah Presiden Jokowi. Dia juga menilai penempatan kader partai koalisi dalam kabinet Jokowi saat ini adalah hak presiden. (*)
Editor : Pebri Mulya
