Indonesiadaily.net – Tidak hanya miliarder Elon Musk yang kini berkuasa di bisnis Twitter, tetapi ada orang investor kedua terbesar untuk media sosial tersebut, yakni salah satu anggota terkaya keluarga Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal.
Hal tersebut membuat gusar Amerika Serikat, terutama dalam hal keamanan nasional dari negeri Paman Sam tersebut.
Pangeran Alwaleed tecatat pernah menjadi salah satu bangsawan yang ditahan di Hotel Ritz Carlton di Riyadh pada lima tahun lalu. Hal tersebut pun menjadi pemberitaan di media internasional. Itu diklaim sebagai operasi anti-korupsi di bawah komando Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Menurut pengakuannya, sang pangeran bersembunyi di Kamar 628 Ritz Carlton di Riyadh selama 83 hari.
Pada saat itu, penangkapan para bangsawan dan pengusaha lainnya dalam operasi anti-korupsi mendapat pujian publik. Sekadar diketahui, Putra Mahkota Mohammed bin Salman adalah sepupu Pangeran Alwaleed.
Tetapi dari peristiwa tersebut pun menjadi kunci untuk memahami tentang dinamika kekuatan yang sekarang bemain di balik salah satu platform media sosial paling kuat di dunia.
Keputusan menjadi investor kedua adalah bagian dari jangka panjang di Twitter, membuat munculnya pertanyaan baru tentang seberapa besar pengaruh Pangeran Alwaleed atau Pangeran Mohammed bin Salman dalam hubungan baru mereka dengan Elon Musk.
Kegusaran AS atas bermainnya pangeran Arab Saudi di perusahaan Twitter mulai disuarakan di Capitol Hill atau gedung Parlemen.
Dua senator AS; Ron Wyden dan Chris Murphy, telah menyerukan “pemeriksaan menyeluruh” dari kesepakatan Twitter dengan alasan keamanan nasional.
Dalam sebuah pernyataan, Wyden mengatakan: “Mengingat sejarah rezim Saudi dalam memenjarakan pengkritik, menanam mata-mata di Twitter, dan secara brutal membunuh seorang jurnalis Washington Post, rezim Saudi harus diblokir dari mengakses informasi akun Twitter, pesan langsung, dan data lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lawan politik atau untuk menekan kritik terhadap keluarga kerajaan.”
“Saya sudah lama berpendapat bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional dalam melindungi data Amerika dari pemerintah asing yang kejam, dan rezim Saudi ini benar-benar cocok dengan deskripsi itu,” paparnya. (*)
Editor : Pebri Mulya
