Indonesiadaily.net – Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik konsistensi perkataan pejabat di Indonesia. Menurut dia, selalu ada inkonsistensi pada setiap substansi pembicaraan yang disampaikan pejabat kepada publik.
“Sebetulnya apa yang bisa kita nilai dari omongan para pejabat kita, mulai dari Presiden Jokowi, Sri Mulyani dan Luhut Binsar Pandjaitan? Coba cek saja apa yang mereka omong sejak 6 bulan lalu, bulan lalu dan hari ini. Omongan mereka sangat tidak konsisten,” terang dia disitat dari Indonews.id.
Dia menjelaskan, mulai dari Presiden, Menteri Sri Mulyani hingga Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pernyataan yang tidak sesuai.
“Jadi, Presiden Jokowi, Sri Mulyani maupun Luhut Binsar Pandjaitan bilang beberapa bulan lalu bahwa ekonomi Indonesia bagus, kuat. Dan satu bulan kemudian, kita membutuhkan subsidi BBM. Kan tinggal dilihat lagi omongannya. Kan itu menunjukkan tidak kredibel,” ujarnya.
Rizal Ramli mengatakan, pada saat Amerika Serikat memompa ekonomi dengan melakukan ekspansi moneter, artinya memompa likuiditas ke dalam ekonomi, maka niscaya hal itu tidak akan berlangsung lama. Pasalnya, suatu saat pasti akan menimbulkan gejolak inflasi.
“Karena itu, pada suatu titik, memompa uang ke dalam ekonomi tersebut pasti akan direm. Karena itu, pasti suatu saat likuiditas akan direm. Sehingga untuk mengurangi peredaran uang dan upaya menurunkan inflasi itulah yang dilakukan oleh pemerintah negara OECD pada hari ini,” ujar Rizal Ramli.
Hal seperti ini, kata mantan Menko Kemaritiman itu, sudah bisa ditebak dari apa yang dilakukan Amerika selama 2 tahun lalu.
Kemudian, terjadilah perang antara Rusia dan Ukraina yang menimbulkan masalah energi dan makanan.
Pertanyaannya, kata Rizal, apakah Indonesia bisa menghidar dari inflasi yang terjadi, khususnya inflasi di sektor makanan?
“Jawabannya bisa banget. Saya sejak sebelum pandemi Covid-19 sudah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sudah berada pada lampu kuning. Kenapa lampu kuning, karena kita jor-joran membangun infrastruktur sementera penerimaan pajak kita semakin kecil,” ujarnya.
Asal diketahui saja, pada pemerintahan Gus Dur, tingkat penerimaan pajak negara kita mencapai 11,5 persen dari GDP. Namun saat ini tingkat penerimaan pajak kita anjlok menjadi 10 persen.
Mantan Kepala Bulog tersebut menegaskan bahwa pihaknya sudah sejak pandemi Covid melanda dunia menganjurkan agar pemerintah Indonesia bisa fokus pada tiga hal.
Pertama, fokus mengatasi Covid. Kedua, fokus membantu masyarakat yang tertimbas pandemi dan cara meningkatkan pendapatan mereka. Dan ketiga, fokus meningkatkan produksi pangan. Hal itu terjadi karena sudah bisa diduga akan terjadi masalah pada sektor pangan.
“Saya waktu itu menggunakan istilah agar pemerintah melakukan realokasi anggaran strategis. Dan hal itu kemudian diikuti oleh Presiden Jokowi dalam arahanya kepada para menterinya. Namun, angkanya tidak berubah, tetap saja Jokowi fokus pada proyek dan bukan pada produksi pertanian. Dan ternyata tidak ada hasilnya,” ujarnya.
Sebenarnya ada satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi krisis yang terjadi. “Pertama, caranya yaitu membuat ekonomi Indonesia kuat dan mandiri. Karena apapun yang terjadi jika ekonomi kita mandiri maka gejolak ekonomi internasional tidak ada pengaruhnya,” ujarnya.
Cara kedua, ungkap dia, Indonesia memerlukan modal asing, investasi asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing yang riil (PMA). Pasalnya, kalau itu yang dilakukan maka gejolak apapun yang terjadi di dunia internasional maka investasi asing tersebut tidak kabur ke luar negeri, karena mereka sudah membangun pabrik di Indonesia.
Namun, jika modal yang kita dapatkan adalah modal spekulatif, modal di pasar uang, dan pasar modal, maka itu sangat dipengaruhi oleh gejoka dunia. Jika terjadi goncangan dia akan cepat memindahkan modalnya ke luar negeri. “Itulah yang terjadi pada minggu lalu, yaitu larinya belasan triliun modal asing ke luar negeri sehingga rupiah kita anjlok ke level Rp 15.300 rupiah,” katanya.
Seharusnya, kata aktivis pergerakan itu, kita harus mengundang investasi asing ke dalam negeri. Hal itu bagus karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan karena itu membuat daya tahan ekonomi kita menjadi lebih kuat.
Itulah yang dilakukan oleh negara Vietnam sehingga mereka bisa tumbuh lebih dari 11 persen dan kita hanya bisa tumbuh sebesar 5,5 persen pada saat bersamaan.
Memang naiknya harga komoditas Indonesia seperti batubara dan mineral lain membuat kita mendapatkan “durian runtuh”. Karena itu, hal inilah yang membuat ekonomi kita bisa tumbuh 5,5 persen.
Tapi sejumlah negara lain yang tidak memiliki komoditas justru mengalami pertumbuhan lebih dari Indonesia. Seperti Vietnam yang bisa tumbuh 7,8 persen, dan Filipina yang tumbuh 7,6 persen.
“Itu menujukkan negara yang tidak mempunyai komoditi bisa tumbuh lebih besar dari kita, yang justru mempunyai komoditas. Itu menunjukkan bahwa strategi industrialisasi di negara tersebut lebih bagus dibandingkan dengan negera kita. Buktinya, mereka tanpa SDM bisa lebih maju dari kita,” ungkap dia.(*)
Editor: Nur Komalasari
