Indonesiadaily.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Inggris, Suella Braverman mengundurkan diri karena dirinya menganggap melakukan pelanggaran.
Pelanggarannya tidak menimbulkan korban jiwa atau kerugian negara, dia hanya salah memakai email.
Dia mencuitkan surat pengunduran dirinya via akun Twitter pada Kamis 20 Oktober 2022.
Berikut adalah isi surat yang dia tujukan kepada Perdana Menteri Inggris, Liz Truss:
The Rt Hon Liz Truss MP
Perdana Menteri
10 Downing Street
London SW1A 2AA
19 Oktober 2022
Kepada Perdana Menteri
Dengan sangat menyesal saya sampaikan surat pengunduran diri saya.
Kemarin, saya mengirimkan dokumen resmi dari email pribadi saya kepada rekan parlemen yang terpercaya sebagai bagian dari pelibatan kebijakan, dan dengan maksud menggalang dukungan untuk kebijakan pemerintah dalam isu migrasi. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran aturan teknis. Sebagaimana Anda tahu, dokumen itu adalah draf Pernyataan Tertulis Kementerian mengenai masalah migrasi, karena perlu diterbitkan segera. Sebagian besarnya sudah dibahas bersama para anggota dewan. Kendati demikian, adalah keputusan yang tepat bagi saya untuk undur diri.
Segera setelah saya menyadari kekeliruan saya, saya segera melaporkan masalah itu ke saluran resmi, dan mengabari Sekretaris Kabinet. Sebagai Menteri Dalam Negeri, saya berusaha mempertahankan standar tertinggi dan pengunduran diri saya adalah hal yang baik untuk saya lakukan. Jalannya pemerintahan bergantung pada orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Berpura-pura bahwa kita tidak bikin salah, melanjutkan pekerjaan seolah-olah tidak ada orang yang melihat kita bikin kesalahan, dan berharap semuanya bakal baik-baik saja secara ajaib, itu bukanlah politik yang serius. Saya telah berbuat salah; Saya menerima tanggung jawabnya; Saya mundur.
Jelas, kita masih melalui masa-masa kacau. Saya punya perhatian mengenai arah pemerintahan ini. Tidak hanya apakah kita telah merusak sumpah yang kita janjikan kepada pemilih kita, tapi saya punya perhatian serius mengenai komitmen pemerintah untuk menghormati komitmen manifesto, seperti mengurangi angka migrasi keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, khususnya yang berasal dari penyeberangan perahu-perahu kecil berbahaya.
Suatu kehormatan yang besar bagi saya untuk bertugas di Kementerian Dalam Negeri. Bahkan dalam waktu singkat saya di Kementerian ini, sudah jelas bahwa ada banyak yang perlu diperbua, dalam hal menuntaskan prioritas dari warga Britania. Mereka berhak atas kebijakan yang baik, kebijakan imigrasi yang mereka mau dan memilih kita dengan angka yang jelas pada pemilu kemarin, dan hukum yang dapat melayani kepentingan publik, dan bukan demi kepentingan egois pemrotes.
Saya sangat berterima kasih kepada semua pegawai saya, para penasihat khusus dan tim kementerian atas semua bantuannya selama saya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Secara khusus, saya hendak menyampaikan hormat saya kepada polisi dan polwan heroik dan semua yang bekerja di Pasukan Perbatasan dan dalam penjagaan keamanan kita. Untuk mengawasi Operasi Jembatan-operasi terbesar dalam satu generasi-adalah suatu kehormatan dan saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mengabdi.
Semoga suksesor saya sukses,
Dengan hormat,
Rt Hon Suella Braverman KC MP
Soal undur diri Mendagri Inggris
Dilansir AFP, Kamis 20 Oktober 2022, mundurnya Suella Braverman terjadi pada Rabu 19 Oktober 2022 waktu setempat, saat Perdana Menteri Liz Truss didesak mundur oleh kondisi politik Inggris.
Braverman mengatakan dia mundur setelah dia menggunakan email pribadinya untuk mengirim dokumen resmi kenegaraan kepada rekannya. Dia menyebut itu sebagai ‘pelanggaran teknis’.
Kondisi pemerintahan sayap kanan (konservatif, kapitalis-ekonomi liberal) yang dipimpin Liz Truss sedang tidak stabil. Bahkan Suella Braverman mengatakan dia punya perhatian serius bahwa Liz Truss telah melanggar janji politiknya, termuat dalam surat di atas.
Maka praktis, Braverman hanya menjabat selama 43 hari saja sebagai Mendagri Inggris. Dia mundur saat pemerintahan Liz Truss dilanda krisis mengenai pemotongan pajak pemerintah. (*)
Editor : Pebri Mulya
