Indonesiadaily.net, Depok – Tiap penerimaan peserta didik baru atau PPDB kerap menuai polemik tiap tahun. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rizki Apriwijaya menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama DPRD Jawa Barat terus menyempurnakan instrumen kebijakan dan anggaran pendidikan.
Rizki Apriwijaya menuturkan jika masih mendapatkan keluhan masyarakat, salah satunya di Kota Depok.
“Warga masih banyak mengeluhkan tentang kurangnya jumlah sekolah, yakni pada tingkat SMP dan SMA negeri,” ujar kata Rizki Apriwijaya, Senin (20/11/2023).
Selain itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat ini melanjutkan, kondisi bangunan sekolah dan adanya pungutan biaya yang memberatkan juga masih sering dia dengar dalam aduan masyarakat ini.
“Itu juga yang masih menjadi persoalan. Ada juga masuk aduan perihal ketidakmampuan dalam biaya sekolah yang menyebabkan putus sekolah atau ijazah yang tertunggak,” paparnya.
Politikus Milenial Gerindra menerangkan, jika DPRD Provinsi Jawa Barat juga selalu menekankan ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jabar agar bisa memperbanyak gedung sekolah.
Hal itu, lanjut dewan Dapil Jawa Barat VIII atau Kota Depok dan Kota Bekasi ini, seiring menjalankan revitalisasi sekolah yang memang masih membutuhkan.
“Jumlah penduduk itu kan bertambah, ketersediaan sekolah tentu saja perlu ditingkatkan baik jumlah ataupun pemerataan di wilayahnya,” jelasnya.
Selanjutnya, Rizki Apriwijaya menuturkan masih perlu adanya pengawasan ketat dari KCD Dinas Pendidikan Provinsi Jabar perihal adanya dugaan pungli yang ada pada lingkungan sekolah.
“Maka dari itu, masih banyak memang orang tua murid yang mengeluhkan perihal adanya dugaan pungli di lingkungan sekolah ini untuk berbagai macam kegiatan,” bebernya.
Selain itu, dia juga berharap Pemkot Depok dapat lebih memaksimalkan program beasiswa ataupun bantuan penebusan ijazah untuk para murid.
Termasuk juga untuk memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya para guru honorer lewat sistem pemberian upah atau gaji yang baik dan disiplin.
“Tentu di sini negara harus hadir. Semua stakeholder pendidikan itu harus dipastikan kenyamanannya maupun dan kesejahteraannya. Kalau guru sejahtera, murid dan wali murid itu juga akan nyaman dengan sistem pendidikan,” bebernya.
“Insya Allah DPRD Provinsi Jawa Barat akan selalu siap untuk menyempurnakan instrumen kebijakan maupun anggaran dengan maksimal,” tandasnya. (*)
