Bogor, Indonesiadaily.net — Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menyatakan sangat mendukung penertiban bangunan liar (bangli) yang tengah diupayakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di seluruh wilayah.
“Kami dari Komisi I mendukung penuh Pemkab Bogor untuk menertibkan seluruh bangunan liar tanpa perizinan lengkap. Keseriusan Komisi I ini salah satunya ditunjukan dengan melakukan sidak (inspeksi mendadak) bangunan-bangunan vila di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, H Ismail, Sabtu (13/6/2026).
Berdasarkan sidak tersebut, kata Ismail, Komisi I menemukan fakta banyak bangunan-bangunan vila yang berdiri tanpa perizinan lengkap, baik Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun legalitas kepemilikan tanahnya.
“Rata-rata vila-vila itu berdiri di atas tanah negara yang menyalahi peraturan tata ruang wilayah,” ujarnya.
Hasil sidak tersebut, lanjutnya, akan dibahas di Komisi I untuk kemudian menjadi rekomendasi agar ditindaklanjuti oleh eksekutif melalui dinas-dinas terkait.
Dijelaskannya, setiap bangunan gedung wajib memiliki perizinan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
“Jika semua peraturan tersebut dilanggar akan berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan menjadi penyebab bencana alam yang merugikan semua pihak,” ucap Ismail.
Pada sisi lain, Ismail menandaskan bahwa DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di kawasan Gunung Salak.
“Kami para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat agar kawasan permukiman masyarakat maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sudah lama berdiri di atas tanah garapan tidak masuk dalam plotting HGB PT BSS,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Samsul Hidayat, turut menyoroti banyaknya bangli di kawasan Gunung Salak. Menurutnya, penataan dan perlindungan kawasan hutan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa kawasan hutan harus tetap berfungsi sebagai hutan dan tidak dialihfungsikan menjadi bangunan, termasuk villa maupun properti lainnya.
(Amul)
