Indonesiadaily.net – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/LTO) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat sadar pajak melalui kegiatan edukasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan ialah menggelar audiensi, sosialisasi, dan bimbingan teknis (bimtek) Program Inklusi Kesadaran Pajak bagi civitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hercules Kampus A Unsurya pada Rabu (13/5) dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Unsurya, mulai dari rektorat, dekan, kepala biro, kepala bagian, ketua program studi, hingga para dosen yang akan mengampu materi inklusi kesadaran pajak. Selain itu, hadir pula enam pegawai dari Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil LTO. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 35 orang.
Kegiatan audiensi dan bimtek dibuka langsung oleh Rektor Unsurya, Dr. Sungkono. Dalam sambutannya, ia mendorong seluruh civitas akademika untuk memiliki kesadaran pajak serta menciptakan lingkungan kampus yang taat pajak. Ia juga mengingatkan agar setiap kewajiban perpajakan, termasuk tagihan atau utang pajak yang masih ada, segera diselesaikan.
Dr. Sungkono menyampaikan sejumlah poin
penting terkait perpajakan, antara lain pentingnya peran pajak bagi bangsa dan negara, pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, hingga pentingnya membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Menurutnya, penerimaan negara sebagian besar masih bergantung pada sektor perpajakan.
Pajak merupakan tulang punggung negara karena sebagian besar penerimaan negara bersumber dari pajak. Mari kita bangun kesadaran publik untuk membayar pajak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang P2Humas Kanwil LTO, Widie Widayani, yang mewakili Kepala Kanwil LTO, menjelaskan bahwa wilayah kerja Kanwil LTO mencakup seluruh Indonesia dan mengemban amanah sekitar 30 persen dari target penerimaan pajak nasional.
Widie menegaskan bahwa upaya membangun kesadaran pajak perlu dilakukan sejak dini melalui dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Menurutnya, edukasi perpajakan melalui program inklusi kesadaran pajak tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional mahasiswa.
Program inklusi kesadaran pajak merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk membangun kesadaran pajak sejak dini melalui dunia pendidikan,” katanya.
Kegiatan sharing session dan bimbingan teknis menghadirkan Arif Yunianto selaku Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Jenderal Pajak sebagai narasumber. Acara berlangsung interaktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab. Para peserta tampak antusias menyampaikan pertanyaan maupun masukan terkait implementasi kesadaran pajak di lingkungan perguruan tinggi.
Salah satu masukan yang disampaikan peserta ialah agar tema kesadaran pajak dapat disisipkan dalam berbagai mata kuliah, sehingga edukasi perpajakan dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung edukasi perpajakan di lingkungan kampus, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Implementasi Program Inklusi Kesadaran Pajak antara DJP Wajib Pajak Besar dan Unsurya.(*)
