Indonesiadaily.net – Ratusan akademisi, aktivis, pegiat organisasi masyarakat sipil, serta komunitas berkumpul dalam Konferensi Republik bertajuk Meneguhkan Civil Society Pilar Republik di University Club Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026).
Forum tersebut digelar sebagai respons terhadap berbagai tantangan demokrasi yang dinilai semakin menguat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konferensi tersebut, peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari remiliterisasi, ketimpangan ekonomi, krisis representasi politik dan demokrasi, pelemahan basis sosial masyarakat, hingga krisis hukum dan kelembagaan.
Sejumlah tokoh hadir sebagai pembicara, di antaranya Jaleswari Pramodhawardani, Yanuar Nugroho, Zainal Arifin Mochtar, Arie Sujito, Alissa Wahid, Bhima Yudhistira, Candra Hamzah, Titi Anggraini, Andi Wijayanto, Leo Kleden, Baiquni, Gita Wirjawan, dan Komaruddin Hidayat. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting
SMRC), Saiful Mujani, juga tampak menghadiri pertemuan tersebut.
Sosiolog UGM, Arie Sujito, mengatakan forum itu merupakan akumulasi keresahan berbagai kalangan terhadap kondisi ekonomi dan
politik nasional. Menurutnya, konsolidasi tersebut menjadi upaya bersama untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia.
“Jangan sampai demokrasi semakin hancur. Akademisi, aktivis, pegiat organisasi masyarakat, dan jurnalis yang kritis perlu terus berkonsolidasi,” ujar Arie yang dikutip dari tempo.co.
Arie menilai bahwa lebih dari tiga dekade setelah reformasi bergulir, proses demokratisasi masih menghadapi berbagai tekanan. Ia menyebut Indonesia tengah menghadapi gejala regresi demokrasi yang ditandai dengan praktik-praktik yang berpotensi mereproduksi kecenderungan neo-otoritarianisme.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah remiliterisasi. Menurut Arie, keterlibatan militer dalam berbagai program pemerintah yang bersifat top-down dinilai berpotensi menggeser semangat reformasi dan memperlemah demokrasi.
“Ini bentuk kemunduran agenda reformasi dan mengancam demokrasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Jaleswari Pramodhawardani, menilai militerisasi dapat menghambat pembangunan institusi sipil yang kuat. Ia menyebut keterlibatan TNI di ruang publik saat ini berlangsung secara bertahap melalui berbagai regulasi, termasuk peraturan presiden dan instruksi presiden.
Jaleswari mencontohkan pembentukan batalyon tempur dan batalyon teritorial pembangunan yang menurutnya menjauh dari mandat utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
“TNI saat ini terus merangsek ke wilayah sipil,” ujar mantan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden tersebut.
Konferensi Republik menghasilkan komitmen untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi, supremasi hukum, serta penguatan institusi sipil di Indonesia.(*)
