Oleh: Heru Riyadi, SH., MH.
Dewan Penasehat AMKI Pusat dan LKBH PWI Pusat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Banten
Indonesiadaily.net – Di tengah derasnya arus informasi dan kompetisi media yang semakin ketat, wartawan tetap memainkan peran penting sebagai penjaga kebenaran, penyampai informasi, dan pilar utama demokrasi. Namun muncul pertanyaan mendasar: sudahkah pemerintah menempatkan wartawan pada posisi yang layak dan terhormat sesuai fungsinya?
Masih banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa penghormatan terhadap profesi wartawan belum terwujud sepenuhnya. Contoh konkret dapat kita lihat dari kondisi wartawan-wartawan istana yang acap kali harus duduk di luar pagar kompleks Istana Negara,
menanti informasi resmi hanya lewat layar televisi. Suatu potret yang ironi, mengingat mereka berada di pusat pemerintahan negara, namun belum mendapat ruang yang manusiawi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Kondisi ini, secara simbolik, serupa dengan suasana ruang kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana jemaah umrah atau penumpang lain kerap terlihat duduk bersila di lantai tanpa fasilitas memadai. Bukan sekadar soal infrastruktur, tapi ini adalah cerminan krisis nilai—sebuah kegagalan kolektif dalam menempatkan martabat manusia di atas sekadar fungsi.
Dalam konteks wartawan, ini bukan semata-mata soal fasilitas. Ini soal bagaimana sebuah bangsa memperlakukan mereka yang menjadi mata, telinga, dan suara publik. Negara-negara demokratis yang matang seperti Amerika Serikat dan Inggris, memberi tempat yang pantas bagi para jurnalis dalam setiap konferensi pers. Bukan sekadar demi estetika, tetapi sebagai wujud penghargaan terhadap profesi mereka sebagai penjaga akal sehat bangsa.
Agar harkat dan martabat wartawan Indonesia terangkat, beberapa pihak perlu memainkan perannya secara optimal.
Pemerintah: Membuat kebijakan yang menjamin kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan, serta memastikan fasilitas dan akses yang layak bagi media dalam menjalankan tugasnya.
Masyarakat: Memberikan dukungan terhadap karya jurnalistik yang bermutu, serta menumbuhkan rasa hormat terhadap profesi wartawan sebagai bagian penting dari demokrasi.
Organisasi Profesi (seperti PWI): Meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta memperjuangkan hak-hak wartawan agar tidak terpinggirkan dalam dinamika sosial-politik.
Perusahaan Media: Menyediakan ruang untuk pengembangan karier, perlindungan hukum, dan pembinaan kualitas jurnalisme.
Wartawan :Terus belajar, mematuhi kode etik, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap peliputan.
Indonesia memiliki banyak tokoh wartawan yang telah mengharumkan nama bangsa, antara lain:
Adam Malik – Jurnalis Harian Merdeka, pendiri LKBN Antara, dan mantan Wakil Presiden RI.
Harmoko – Wartawan Mimbar Kita dan Merdeka, kemudian menjadi Menteri Penerangan RI.
Goenawan Mohamad – Pendiri dan mantan Pemimpin Redaksi Tempo, yang dikenal lewat esai dan puisinya.
Leila S. Chudori – Wartawan Tempo, sekaligus novelis dan penulis skenario film.
Jejak mereka adalah bukti bahwa wartawan bukan sekadar pencatat peristiwa, tapi juga aktor penting dalam membentuk sejarah bangsa.
Perubahan harus dimulai dari kesadaran kolektif, dari hal-hal yang tampak kecil namun punya dampak besar. Mulai dari penataan ruang konferensi pers yang manusiawi, akses informasi yang setara, hingga perlakuan yang adil terhadap semua jurnalis tanpa pandang bulu. Istana, lembaga-lembaga negara, dan aparatur komunikasi pemerintahan harus lebih terbuka, akomodatif, dan menghormati profesi wartawan.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu cara memperlakukan profesi-profesi yang menjaga nurani publik dengan bermartabat. Mengangkat harkat wartawan bukan hanya soal fasilitas, tapi soal penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan itu sendiri.
Mari kita mulai dari hal sederhana, rasa hormat. Karena dari situlah martabat bangsa akan bertumbuh di mata dunia, dan terlebih lagi, di mata kita sendiri.(*)
