Indonesiadaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mendorong terwujudnya ekosistem pembiayaan yang kondusif bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui kerja sama strategis dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Langkah ini penting agar operasional Kopdes/Kel Merah Putih tidak terkendala masalah modal awal.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa sejumlah lembaga potensial telah siap mendukung pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih, seperti KSP, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Semua potensi tersebut perlu dimaksimalkan demi kelangsungan dan keberhasilan program ini.
“Saya minta KSP yang sudah ada ikut terlibat dalam pembiayaan, karena saat ini fokus kita adalah Kopdes/Kel Merah Putih. KSP juga perlu berperan dalam memberikan pelatihan, bantuan manajemen, asistensi bisnis, serta pendampingan lainnya,” ujar Menkop Budi Arie saat membuka Rapat Koordinasi Skema Pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih melalui KSP di Jakarta.
Budi Arie menambahkan, pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih melibatkan Bank Himbara, LPDB, koperasi, BPD, dan KSP/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Karena program ini berdampak langsung bagi masyarakat, pengawasan preventif diperlukan untuk menghindari isu negatif.
Maka, daya saing KSP harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan bank komersial. Keterlibatan KSP sangat penting untuk mendukung program ini sekaligus menjalin kolaborasi dengan koperasi yang sudah eksis,” katanya.
Presiden menargetkan pada akhir Oktober 2025 sebanyak 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sudah beroperasi. Untuk mencapai target tersebut, sinergi dan pendampingan antar pemangku kepentingan perlu diperkuat.
KSP diharapkan dapat bersinergi dalam pembentukan dan kegiatan operasional Kopdes/Kel Merah Putih,” tambahnya.
Terkait kesiapan pembiayaan, saat ini terdapat 19 percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang mendapat dukungan KSP, antara lain Makmur Mandiri (2 unit), KSPPS Nusa Ummat Sejahtera (2 unit), KSP Sahabat Mitra Sejati (2 unit), Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (3 unit), KSP Mitra Dhuafa (2 unit), KSP Kopdit Pintu Air (3 unit), KSP Nasari (3 unit) di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta, serta KSP TLM Indonesia (2 unit) di Nusa Tenggara Timur dan Bali. Menkop juga menyebutkan beberapa KSP/KSPPS lain akan segera menyusul.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya di tingkat desa. Oleh karena itu, keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih harus didukung dengan pembiayaan yang terstruktur dan berkelanjutan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi desa.
Kopdes/Kel Merah Putih bukan hanya lembaga yang memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga wadah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. Ukuran keberhasilannya adalah dampak nyata bagi masyarakat,” jelas Ahmad Zabadi.
Melalui kolaborasi erat dengan berbagai pihak, diharapkan proses pembentukan dan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih berjalan lancar. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dengan perbaikan tata kelola bagi Kopdes/Kel Merah Putih yang mengalami kendala. Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop juga diminta mengembangkan sistem peringatan dini untuk koperasi yang bermasalah.
“Mekanisme pembiayaan KSP akan menggunakan skema kerja sama usaha antara KSP dan Kopdes/Kel Merah Putih. KSP bertugas menentukan desa percontohan,” ungkap Ahmad Zabadi.
Ia menambahkan, pemerintah tengah merumuskan skema pembiayaan yang ideal dan kompetitif bagi Kopdes/Kel Merah Putih. Pendampingan KSP menjadi opsi yang lebih mudah dan cepat dibanding menggandeng lembaga pembiayaan lain seperti perbankan. Hal ini bertujuan agar koperasi desa/kelurahan dapat beroperasi produktif dan berkelanjutan setelah resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025.
Rapat tindak lanjut akan membahas skema pembiayaan dengan mengacu pada pengalaman LPDB, seperti pemberian jaminan, masa tenggang, serta suku bunga 6 persen.
Ahmad Zabadi yakin masih banyak KSP yang memiliki likuiditas berlebih dan siap mendukung program strategis nasional ini. Sinergi lintas lembaga pembiayaan diharapkan dapat menjadikan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang mampu mengatasi permasalahan di desa.
KSP berbasis desa jangan sampai kehilangan momentum untuk bertumbuh dan berkontribusi maksimal dalam program ini,” tutup Ahmad Zabadi.(*)
