Indonesiadaily.net – APBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 dinilai tidak beranjak dari tahun ke tahun. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Syuro PKB Kulon Progo, Noor Harish. Menurutnya, pemerintah daerah selalu mengandalkan transfer dana dari pusat.
“Kemampuan Pemkab untuk mendatangkan PAD itu tidak ada,” ujarnya.
Menurutnya, PAD sebesar Rp 381.422 miliar pada tahun anggaran 2025 ini diindikasikan berasal dari retribusi RSUD. Yang dimaksud retribusi ini bukan laba RSUD dan Puskesmas, melainkan total retribusi dari pasien ketika membayar di RSUD maupun Puskesmas ketika dirawat.
Dari sektor lain, misalnya dari pariwisata pun tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD Kulon Progo.
“Apalagi dari 4 BUMD yang dimiliki oleh pemkab. Sama sekali tidak bisa diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar kepada pemkab Kulon Progo. Ada yang salah dalam pengelolaan BUMD ini,” tuturnya.
Dijelaskan juga bahwa APBD Kulon Progo sebesar Rp 1,729 T lebih banyak bersumber dari transfer pusat sebesar 1,347 T. Sisanya bersumber dari PAD (371.422 M dan lain-lain 936 juta)
Noor Harish menyayangkan dari APBD tersebut untuk belanja modal hanya sekitar Rp 163.062 M. Sedangkan untuk operasional mencapai Rp 1.416 T.
“Dengan postur anggaran seperti itu menunjukkan bahwa pemkab Kulon Progo tidak peduli terhadap warganya. Dapat dikatakan bahwa kabupaten Kulon Progo ini bangkrut, boros dan pelit pada rakyatnya,” pungkasnya.(*)
