Indonesiadaily.net – Kasus penahanan ijazah oleh sekolah swasta kembali mencuat dan menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Cici Cempaka, seorang guru yang telah mengabdi selama 26 tahun di SMA swasta Leuwiliang dan dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor sejak 2013, angkat bicara soal polemik ini.
Sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor bidang ideologi dan kaderisasi, serta aktivis ’98 yang tergabung dalam Front Penegak Hak-Hak Rakyat (FPPHR), Cici menegaskan bahwa praktik ini telah merampas hak siswa untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Jangan sampai hanya karena ijazah ditahan, anak-anak kehilangan masa depan mereka. Ini bukan sekadar administrasi sekolah, tapi ini menyangkut rezeki dan hak hidup mereka,” tegas Cici.
Ia menyoroti betapa banyak lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau bekerja karena ijazah mereka masih tertahan akibat tunggakan SPP. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik, bukan penghalang.
Permasalahan ini semakin menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkap fakta bahwa sekitar 320.000 ijazah siswa SMA swasta di Jawa Barat masih tertahan. Dedi bahkan mempertanyakan penggunaan dana bantuan dari Pemprov Jabar yang mencapai Rp 600 miliar per tahun, tetapi tetap tidak mampu menyelesaikan masalah ini.
Sebagai seorang pendidik sekaligus pegiat sosial, Cici menekankan bahwa sekolah dan pemerintah harus segera mencari solusi konkret.
“Kalau bantuan pendidikan ada, lalu kenapa ijazah masih ditahan? Jangan sampai kebijakan ini justru menutup pintu rezeki bagi generasi muda,” pungkasnya.
Masalah ini bukan sekadar angka, melainkan nasib ratusan ribu anak bangsa yang seharusnya bisa menggapai cita-citanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih, juga berencana membuat perjanjian dengan pihak sekolah swasta, jika ada ijazah yang masih tertahan, maka bantuan tahunan tersebut akan dihentikan dan dialihkan untuk beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami akan audit penggunaan dana ini agar jelas dan tidak disalahgunakan,” tambah Dedi.(*)
