Indonesiadaily.net – Pemerintah Kota Depok telah menerapkan transaksi digital melalui pembayaran nontunai dan menempatkan posisi ke 4 di Jawa Barat penggunaan Qris. Hal tersebut dilakukan agar para pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan transaksi pembayaran non tunai.
“Langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi yang berkesinambungan, mulai dari masyarakat, para pelaku usaha, terutama UMKM,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono dalam acara High Level Meeting dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Depok di Ballroom Hotel Savero, Rabu (29/11/2023).
Ia mengatakan perkembangan teknologi memaksa untuk terus melakukan adaptasi. Transaksi digital memungkinkan individu menjadi lebih produktif dengan memanfaatkan keahlian dan potensi agar lebih maksimal, khususnya pada UMKM.
“Transformasi digital diperlukan sebagai akselerator pemulihan ekonomi dan penguatan fondasi perekonomian untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” kata Wahid.
Wahid menyebut, menurut data dari Bank Indonesia (BI), Kota Depok menduduki posisi ke-4 se-Jawa Barat atas penggunaan merchant Qris (pembayaran digital).
“Kota Depok memiliki jumlah merchant Qris yang cukup tinggi, yaitu menempati posisi ke-4 dengan total 419.044 unit. Untuk volume transaksinya yaitu 22,4 juta kali sepanjang tahun 2023 dan didominasi oleh UMKM,” terangnya.
“Dengan mengimplementasikan pembayaran digital di masyarakat umum, kami yakin akan lebih banyak konsumen yang datang untuk melakukan transaksi jual beli,” jelasnya.
“Untuk itu, kami imbau masyarakat agar melakukan transaksi jual beli secara digital melalui pembayaran nontunai,” pungkasnya.
Penulis : M.Yadi
Editor : Nur Komalasari
