Indonesiadaily.net– Persoalan sumbangan sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri menjadi topik di Kota Depok, Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Jawa Barat Faizin menilai terkait sumbangan diharapkan menjadi kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan orang tua. Selain itu tidak mematok sumbangan sehingga tidak muncul hal negatif.
“Jadi masalah ini kadang sumbangan dipatok. Silakan masyarakat mengeluarkan partisipasi biaya pendidikan SMA dan SMK Negeri. Bentuknya beragam. Bisa sumbangan atau lainnya,” kata Faizin, Kamis (28/9/2023).
Politisi PKB ini tidak ingin menyalahkan pihak manapun terkait sumbangan. Sumbangan ini dijalankan harus ada kesepakatan dan sanggup memberi.
Namun bila tidak setuju atau tidak mampu, maka tidak apa-apa. Karena sifat sumbangan tidak mengikat.
“Enggak bisa disalahkan kalau ada pungutan tambahan biaya karena masyarakat juga berhak nyumbang gitu. Soalnya kan sekarang orang tua yang enggak ikut rapat, enggak menyepakati tau tau diminta 2 juta kaget dia, lapor,” kata Faizin.
Menurut dia sekolah harus juga jujur dan ada kesepakatan antara orang tua dengan sekolah.
“Kadang kala mengandalkan komite. Saat komite rapat, pihak sekolah tidak ada” tuturnya .
“Perdebatan sumbangan ini tak selesai antara pungli dengan nyumbang itu tipis bedanya. Lihat regulasi saja,”pungkasnya.
Penulis : M.Yadi
Editor : Nur Komalasari
