Indonesiadaily.net – Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, beranggapan selama ini Indonesia tidak terlalu membantu Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Hal itu lantaran sampai sekarang Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.
“Jujur saja, Indonesia tidak begitu banyak membantu Palestina selama ini. Menurut pandangan saya, dengan hanya membuat pernyataan ke media, ini tidak begitu menolong Palestina terlalu banyak,” kata Karni.
Karni menyebutkan hal tersebut karena adanya penolakan sejumlah organisasi masyarakat atas kehadiran timnas Israel U-20 di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Sampai akhirnya, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola bergengsi itu.
Alasan sejumlah pihak menolak kehadiran timnas Israel karena dinilai mengkhianati Palestina. Mereka juga menilai menerima kehadiran timnas Israel melanggar konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
Namun, menurut Karni, penolakan itu tak banyak membantu Palestina dan bukan berasal dari mayoritas publik Indonesia. Sebab, ia mengklaim Israel justru menerima banyak minat dari berbagai pihak di Indonesia untuk menjalin hubungan normal dan kerja sama.
“Saya pikir dari yang kami lihat, kita mendengar itu (penolakan) dari segelintir suara saja dan mungkin sisanya majority silent. Kami justru melihat banyak minat dari Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan Israel. Banyak dari pengusaha Indonesia pergi ke Israel untuk menjajaki kerja sama dengan perusahaan Israel,” kata Karni.
Karni menganggap Indonesia memiliki kapasitas dan kapabilitas terbatas untuk terjun langsung memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Karena (Indonesia) tidak memiliki hubungan normal dengan Israel. Dan ini tidak begitu bisa menolong mereka (Palestina) secara praktis. Hanya membuat pernyataan ke media itu tidak akan menolong mereka (Palestina). Negara Arab terutama di dekat Israel lebih banyak membantu Palestina. Jauh-jauh lebih banyak lagi. Karena apa? Karena mereka memiliki perwakilan di lapangan (kedubes di Israel),” ucap Karni.
Karni menuturkan Indonesia seharusnya tidak perlu berpihak dalam hal membuka hubungan dengan Israel, seperti sejumlah negara Arab.
“Sama seperti negara Arab lainnya, sebagian besar dari mereka memutuskan tidak berpihak dalam hal ini sehingga memilih untuk mendukung warga Palestina, membantu mereka, tapi di saat bersamaan juga bekerja sama dengan Israel,” tutur Karni.
Sejauh ini, sejumlah negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Yordania, hingga mesir memang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Meski begitu, negara-negara ini juga mendukung kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara.
Israel baru-baru ini juga menormalisasi hubungan dengan Turki, salah satu negara mayoritas Muslim yang sangat vokal menggaungkan dukungan terhadap Palestina.
Belakangan Israel juga dilaporkan tengah menjajaki prospek normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.
“Jika Anda tidak berada di sana, Anda tidak memiliki hubungan dengan Israel, bagaimana Anda bisa membantu Palestina. Bekerja sama dengan Israel justru bisa membuat Indonesia menolong Palestina lebih banyak lagi. Saya pikir, kemungkinan (Indonesia) bisa menolong Palestina dengan cara berarti sangat terbatas karena minimnya hubungan dengan Israel dan karena minimnya kehadiran (RI) di lapangan,” ucap Karni.
Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Bagus Hendraning Kobarsih, menegaskan Indonesia selalu menggaungkan dukungan dan bantuan terhadap Palestina sesuai kapabilitasnya.
Menurut Bagus, menjalin hubungan dan bekerja sama dengan Israel bukan satu-satunya cara menolong Palestina.
“Saya kira bukan tidak konkret ya, kita ini memberikan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. (Memberikan) beasiswa kepada mahasiswa Palestina, memberikan bantuan keterampilan, kemudian juga memberikan bantuan ketika menghadapi Covid-19 kemarin,” ucap Bagus.
“Jadi saya kira dukungan Indonesia selain dilakukan di level politik juga di level yang lain, kebudayaan, perdagangan di level kesehatan dan yang lain,” paparnya menambahkan.
Bagus juga menuturkan Indonesia terus mendukung upaya lembaga regional, internasional, maupun negara tertentu untuk menengahi dan membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Lebih lanjut, Bagus menegaskan Indonesia tidak berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama pemerintahan PM Benjamin Netanyahu masih menjajah Palestina.
“Kalau ditanya apakah ada rencana (pembukaan hubungan dengan Israel), tidak ada. Indonesia tidak pernah terpikir untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dengan pemerintahan pendudukan Zionisme Israel karena kita anggap pemerintahan penjajah, pemerintahan yang melaksanakan kolonialisme terhadap rakyat Palestina,” ucap Bagus.
“Sampai sekarang kita lihat, tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan itu bahkan semakin parah. Dan kita lihat rakyat Palestina semakin menderita,” ujarnya menambahkan.
Menurut Bagus, sejak tahun 2008 hingga Februari 2023, Indonesia telah menyelenggarakan 189 pelatihan peningkatan kapasitas kepada Palestina dengan jumlah beneficiaries sebanyak 2.078 orang. Total nilai bantuan itu setidaknya Rp129,6 miliar atau setara dengan US$8,9 juta.
Pada 2022, Pemerintah RI juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Hibah Kemanusiaan hibah kepada Palestina senilai total Rp33,12 miliar (setara US$2,3 juta) yang disampaikan secara bilateral kepada pemerintah Palestina maupun melalui Badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina, UNRWA, dan ICRC.
Hibah Kemanusiaan untuk Palestina melalui UNRWA senilai Rp11,5 miliar atau US$800 ribu juga akan diupayakan pelaksanaannya pada 2023. (*)
Editor: Pebri Mulya
