Indonesiadaily.net – Meninjau langsung proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Presiden Joko Widodo tegaskan akan melanjutkan proyek tersebut setelah berhenti lama.
“Ya ini normalisasi Sungai Ciliwung ini tinggal 17 kilo (meter), kira-kira 17 kilo. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan misalnya di Rawajati segera bisa dimulai konstruksinya, sheet pile-nya oleh Kementerian PU,” tegas Jokowi usai meninjau proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, (21/2/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan proyek normalisasi di kawasan Pengadegan juga akan dilanjutkan kembali pengerjaannya. Bahkan, pembayaran untuk pembebasan lahan akan dimulai esok hari.
“Sehingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan,” katanya.
Jokowi akan memberikan target kepada para pihak terkait untuk menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung pada akhir tahun 2024 mendatang. Dirinya yakin jika proyek normalisasi Sungai Ciliwung selesai, banjir di wilayah DKI Jakarta akan berkurang.
“Ini akan mengurangi, sangat akan mengurangi yang namanya banjir karena air yang dari atas juga ditahan oleh Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi,” ucapnya.
Mantan Wali Kota Solo ini pun mengungkapkan masih terdapat 12 sungai di DKI Jakarta yang akan dilakukan normalisasi. Namun, saat ini fokus pada Sungai Ciliwung, tapi normalisasi 12 sungai lainnya juga akan segera dimulai.
“Semuanya dimulai, semuanya dimulai tapi kita akan fokus, konsentrasi di Ciliwung,” kata presiden.
Sementara, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan normalisasi Sungau Ciliwung bergantung pada DKI Jakarta dalam melakukan pembebasan lahan.
“Target penyelesaian untuk 17 kilometer itu, kami sangat tergantung Pemerintah Provinsi DKI membebaskan lahan, di mana nanti akan ada kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Pemprov DKI, termasuk kami,” kata Jarot.
Jarot menjelaskan target untuk penyelesaian normalisasi sepanjang 17 kilometer tersebut selesai pada 2024. Maka setiap Pemprov selesai melakukan pembebasan lahan di setiap ruas, Kementerian PUPR akan langsung menggarap normalisasinya.
“Kami sangat tergantung dari mana daerah yang sering terkena, mana yang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI kami segera masuk,” kata Jarot. (*)
Reporter : Aulia Syahramadhan
Editor : Andri
