Indonesiadaily.net – Stabilitas keamanan pada Pemilu 2024 menjadi konsen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dirinya juga berharap Polri dapat mewujudkan hal tersebut.
“Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan,” papar Tito saat menjadi narasumber pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023, di Grand Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (9/2), seperti dilansir dari JawaPos.com.
Dirinya juga meminta pemetaan daerah rawan juga dilakukan oleh Kepolisian. Pihak keamanan harus membaca tingkat kerawanan di suatu wilayah agar tepat melakukan pembagian personel.
“Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen risiko betul-betul detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, tiga, empat. Nah yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun dia melakukan Pilkada juga daerah itu,” kata dia.
Dia juga meminta Polri perlu memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua stakeholder baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya.
“Terutama di daerah rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan,” ucap Tito.
Tito menekankan, jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut menunaikan hak pilihnya. Masyarakat harus dijamin bahwa hak untuk memilih itu dilindungi, sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi.
“Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus,” terangnya.
Kemudian, Polri juga diharapkan dapat membantu pengamanan distribusi logistik Pemilu termasuk ke daerah terpencil sehingga dapat berjalan lancar. Dirinya memahami, Polri dan TNI selama ini telah banyak membantu mendistribusikan logistik Pemilu.
Tak hanya itu, Tito pun berharap kepada Polri agar dapat mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini terutama politik identitas dan konflik kekerasan.
Karena itu, perlu adanya upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang sehingga polarisasi tak terlalu dalam. Tito menegaskan, berbagai upaya membangun stabilitas keamanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan Pemilu.
Namun, langkah tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya pemerintahan yang ada, sehingga realisasi berbagai program tidak terganggu. “Hal ini juga termasuk untuk mendukung ekonomi agar tetap tumbuh positif sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali,” jelas dia.(*)
Editor: Nur Komalasari
