Indonesiadaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor melalui rapat paripurna telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp9,1 triliun, Rabu 1 Desember 2022.
Tidak hanya pembasan tentang APBD, tetapi juga ada pemaparan pendapatan daerah Kabupaten Bogor mencapai Rp8,497 triliun dan defisit Rp642 miliar dapat ditutupi pembiayaan netto.
“Pada APBD 2023 ini, terdapat beberapa belanja Untuk peningkatan infstruktur desa, pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta dana kelurahan,” kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.
Di APBD 2023 tersebut, ada poin yang dianggarkan kembali, seperti bantuan keuangan infrastruktur desa atau program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) sebesar Rp407 miliar. Sedangkan untuk kelurahan Rp19 miliar.
“Sementara untuk gaji PPPK Pemkab Bogor mengalokasikan Rp365 miliar. Dimulai dari 2021 pengangkatan PPPK 1.177 orang, lalu 2022 ada 1.691 orang, serta di tahun 2023 pengangkatan 3.620 orang. Sehingga sampai 2023 nanti Pemkab Bogor telah mengangkat 6.488 orang PPPK,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, setiap dinas di kawasan Kabupaten Bogor untuk membuat atau merancang program yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Kurangin program-program yang sifatnya untuk kepentingan internal di tiap dinas-dinas. Tetapi, yang diutamakan adalah program yang bisa memberikan bantuan langsung ke masyarakat, terutama dalam menghidupkan perekonomian,” kata Rudy.
“Contoh, kita mengapresiasi dinas UMKM yang memiliki banyak program yang langsung menyentuh kepada masyarakat, seperti bantuan-bantuan langsung kepada pelaku usaha UMKM,” lanjutnya.
Rudy juga membahas tentang Program Samisade, agar anggarannya disesuaikan dengan usulan dari seluruh desa di Kabupaten Bogor. Jadi, nanti pembangunannya akan tepat sasaran, dan bisa berjalan dengan baik menyentuh masyarakat.
“Terkait jumlah besarannya tentu berdasarkan usulan sudah diverifikasi oleh BPKAD dan DPMPD yang diusulkan kepada kami tidak ada sepeserpun yang di potong, karena kami berharap percepatan pembangunan bisa menggunakan program dari bantuan keuangan infrastruktur desa,” ujar Rudy. (*)
Editor : Pebri Mulya
