Mendagri Beberkan Penyebab Aceh Miskin, Meski APBD Tertinggi di Indonesia

mendagri tito dan aceh miskin
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Indonesiadaily.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengkritisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Anggaran daerah yang sebagian besar dihabiskan untuk belanja pegawai, dan hanya menyisakan sedikit yang digunakan untuk pembangunan masyarakat menjadi penyebab Aceh miskin.

Tito beranggapan, karena hal tersebut maka Tanah Rencong masih dalam kondisi miskin, meskipun APBD daerahnya masuk dalam lima besar tertinggi di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Dari total APBA 16 triliun, itu belanja pegawai hampir 60-70 persen untuk gaji pegawai dan tunjangan kinerjanya, ditambah lagi belanja barang jasa. Belanja barang jasa itulah operasional untuk pegawai lagi beli peralatan untuk pegawai, sementara yang untuk belanja modal pembangunan masyarakat itu 20 persen,” kata Tito.

Tito menjelaskan, belanja modal untuk kepentingan masyarkat seharusnya lebih besar ketimbang belanja pegawai, administrasi dan lainnya. Apalagi, Aceh memiliki dana besar dari dana otonomi khusus (otsus) sejak 2008 dengan total sekitar Rp 95 triliun.

“Anggaran (Aceh) nomor 5 terbesar di Indonesia dengan penduduk hanya 5 juta harusnya bisa memberikan impact,” jelasnya.

Menurutnya, permasalah Aceh masih miskin meski dana melimpah adalah kesalahan manajemen yang harus diselesaikan. Dia meminta uang Aceh tidak berhenti di tingkat elite pejabat saja.

“Komposisi belanjanya sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai barang jasa, yang untuk rakyatnya 20 persen-25 persen belanja modal. Itu mungkin kalau itu turun semua kalau seandainya terpotong lagi, waduh. Ini harus ada perbaikan,” jelas Tito kepada wartawan.

Dia meminta penjabat kepala daerah di Aceh untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Para kepala daerah disebut tidak ada hambatan politik.

“Di 2023 kesempatan emas mengubah manajemen ini berpikir sebagian besar anggarannya untuk rakyat dan bisa mengambangkan potensi yang bisa mendatangkan PAD,” ujarnya.

Permasalahan lain yang dihadapi Aceh, kata Tito, anggarannya masih bergantung pada transfer pusat. Pendapatan dari PAD disebut kecil.

“Artinya apa belum kreatif, belum ada terobosan kreatif,” beber Tito. (*)

 

Editor : Pebri Mulya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *