Indonesiadaily.net – Mantan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli kembali mengkritisi Presiden Joko Widodo. Kali ini dia menyinggung soal demokrasi Indonesia.
Salah satunya kata dia usaha pemangkasan demokrasi lewat Undang-Undang Omnibus Law, dan sejumlah kebijakan lain. Dirinya juga menyinggung adanya ‘buzzer’ bayaran yang membuat perbaikan bangsa terhambat.
“Penjelasannya sederhana karena Jokowi tidak pernah berjuang menegakkan demokrasi. Harusnya fokusnya kan pada keadilan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran, perbaikan ekonomi. Tapi dikontrak terus seolah-olah disetujui,” terang dia saat diskusi di dengan Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM), Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (21/11) seperti dilansir dari FNN.
Menurut dia, bangsa tidak boleh dipimpin oleh pendendam kerdil. Pemimpin bangsa kata dia haruslah mereka yang memiliki karakter kuat dan berintegrasi.
“Waktunya kita cabut bangsa kita dari pendendam kerdil. Negara ini terlalu besar untuk dipimpin oleh pendendam kerdil. Kita perlu pemimpin dengan wawasan yang luas, karakter yang kuat, integritas,” ujar Rizal.
Pada kesempatan itu, kegiatan yang juga merayakan hari lahir Poncke Princen yang ke-97 itu, Rizal juga menyebut Poncke merupakan tokoh yang memiliki prinsip kemanusiaan dan tidak suka menindas orang lain sehingga menjadikannya sebagai orang yang konsisten dalam memperjuangkan kemanusiaan dan perlu dipelajari. Rizal mengaitkan hal ini dengan membandingkan kinerja Jokowi.
“Penjelasannya sederhana karena Jokowi tidak pernah berjuang menegakkan demokrasi,” ucapnya.
Selain Rizal Ramli, diskusi ini juga dihadiri narasumber lain, di antaranya Jus Soema di Pradja (Eks Wartawan Kompas dan Sahabat Poncke), Sukmadji Indro Tjahyono (Sahabat Poncke), Hendi Jo (Jurnalis Sejarah), serta beberapa aktivis lain ikut meramaikan diskusi tersebut.(*)
Editor: Nur Komalasari
