Indonesiadaily.net – Pada tahun ini Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok mendapati sejumlah keluhan tidak dibukanya Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer agama Kristiani di kota itu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengatakan, banyak guru yang tidak diangkat telah mengabdi puluhan tahun.
Pihaknya mendapatkan data serta laporan dari sejumlah guru. Kondisi ini menurut dia terjadi pada tingkatan SD dan SMP.
“Nah ini ternyata sudah ketiga kalinya, dari tahun 2020, 2021 dan 2022, itu formasi PPPK untuk guru agama Kristen atau lainnya tidak ada,” kata Ikravany di kantor DPRD Kota Depok, Rabu (2/11/2022).
Adanya hal ini kata dia semakin menguatkan intolerannya pemerintah Kota Depok terhadap warganya.
“Di sini kan membuktikan ya, watak dari pemerintah kota ini. Sementara kemarin sibuk membantah soal data Setara Institute, tapi sementara itu kebijakannya menunjukkan bahwasanya Setara Institute betul,” jelas dia.
Menurut Ikra, soal intoleran dapat dilihat secara jelas ketika pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Pihaknya juga akan meminta keterangan kepada dinas-dinas terkait tentang hal ini.
“Jadi soal Kebhinekaan, soal anti diskriminasi, soal intelorenasi itu bukan soal apa yang diomongin, tapi apa yang dilakukan gitu loh,” papar dia.
Ikra menegaskan, data yang pihaknya hadirkan belum menyinggung soal anggaran. Menurut dia, jika itu diperdalam maka tentu akan ada temuan lagi yang bisa saja tak kalah mengejutkan.
“Ini kita belum sampai ke anggaran loh, nanti saya cek anggarannya betul nggak anggaranya? Ini baru soal kebijakan formasi guru,” kata dia.(*)
Editor: Nur Komalasari
