Indonesiadaily.net – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN, akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Selasa 18 Oktober 2022.
Dalam agenda tersebut, BTN akan melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), namun semua itu harus persetujuan para pemegang saham.
Dalam hal ini, BTN akan menerbitkan saham paling banyak 4.600.000.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 500 per saham atau sekitar Rp 2,3 triliun.
RUPS dalam rangka penambahan modal dengan HMETD harus dihadiri pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS penambahan modal dengan HMETD dimaksud harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
Di sisi lain, BBTN menerima persetujuan Komisi VI DPR RI untuk melakukan aksi korporasi berupa rights issue dengan target Rp 4,96 triliun.
Adapun dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir Senin 4 Juli 2022, Bank BTN juga resmi mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 2,98 triliun.
Mengacu ke pagu PMN yang diterima BTN senilai Rp 2,98 triliun, maka nilai penerbitan saham baru atau rights issue diperkirakan mencapai Rp 4,96 triliun. Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60 persen. Sisanya berasal dari investor publik dengan proporsi 40 persen.
“BUMN selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Kami mendukung dan menyetujui seluruh usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Evita Nursyanti, saat rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 4 Juli 2022.
Erick Thohir secara umum mengatakan, pihaknya memastikan PMN membawa hasil yang baik dan maksimal kepada negara juga terhadap pelayanan publik. Adapun dalam tiga tahun terakhir ini, BUMN telah memberikan setoran ke negara sebesar Rp 1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen dan bagi hasil.
“Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya kurang lebih Rp 4.013 triliun. Artinya dalam 3 tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing per tahunnya Rp 50 triliun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya secara kumulatif tentu inilah hasil daripada upaya kerja sama antara kementerian BUMN dan Komisi VI,” ucap Erick.
Dia menambahkan, Kementerian BUMN akan berusaha menargetkan dividen di tahun 2023 hingga 2024 mencapai kurang lebih Rp 50 triliun. Hal ini dilihat dari data dividen tahun 2022 yang mencapai Rp 39,7 triliun, sehingga nantinya PMN dan dividen dapat berimbang.
Pada rapat kerja sebelumnya, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank.
Menurut dia, tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR, yang berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 mencapai 12,75 juta.
“Pemerintah sangat mensupport BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat,” ujar Haru pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI.
Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp 12 triliun.
Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60 persen saham pemerintah di BTN, maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.
Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengalikan Rp 4,9 triliun dengan Rp 12 triliun. (*)
Editor : Pebri Mulya
