Senin, April 15, 2024

Tiga Aspek Penjelasan KPU Tentang Mantan Koruptor Tidak Boleh Ikut Pemilu 2024

Indonesiadaily.net – Ada tiga aspek terkait aturan pelarangan mantan napi korupsi mengikuti pencalonan legislatif (caleg) yang dibeberkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari. Diantaranya, aspek filosofis, aspek hukum yuridis dan aspek sosiologis.

“Jadi secara filosofis misalkan, mengapa KPU merumuskan mantan napi korupsi) enggak boleh nyaleg. Secara filosofis jelas, kita ingin pemimpin yang dapat diteladani, karena kepemimpinan yang sesungguhnya adalah keteladanan. Kalau ada pemimpin ngomong ini itu, ini itu, tapi kelakuannya seperti yang diomongkan orang, sudah tidak percaya. Padahal diperlukan sebuah kepercayaan dalam kepemimpinan. Oleh karena itu karakter orang yang bersih, yang tidak pernah terlibat pidana menjadi sesuatu yang penting, filosofinya begitu,” kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan untuk aspek kedua, yakni aspek yuridis. Dia menyebut saat ini TAP MPR mengenai penyelenggara pemilu yang bersih dan bebas KKN masih berlaku.

Baca Juga  Bikin Resah Warga, Satlantas Polres Depok Tindak Pengguna Knalpot Brong

“Saya kira kita tau semua TAP MPR tentang penyelenggara yang bersih dan bebas KKN masih berlaku. Itu sebuah antitesa dari situasi masa lalu yang dianggap korup,” katanya.

Hasyim mengatakan sesuai dengan tujuan pemilu, yakni membentuk pemerintahan yang besih maka seperti halnya UU pemilu yang mengatur calon presiden (capres) dan calon legislatif tidak pernah terjerat pidana.

“Kalau eksekutif ya presiden dan legislatifnya DPR, capres dituntut bersih, maka kita bisa memaknai mestinya calon anggota DPR juga bersih supaya kemudian pemerintah di atasnya juga bersih. Ini yang saya maksud dengan penafsiran yuridis, penafsiran sistematis, yang tidak hanya bertumpu pada pemilu tapi membaca berbagai macam aturan yang berkaitan dengan mengisi jabatan bernegara,” katanya.

Baca Juga  7 Tuntutan KBMU untuk Rektor UIN Sunan Kalijaga, Salah Satunya Diminta Mundur

Hasyim menjelaskan, pada aspek ketiga adalah aspek sosiologis. Menurutnya, jika mantan koruptor menjadi caleg, akan menimbulkan keresahan pada sejumlah pihak.

“Arti sosiologis, pada waktu Pilkada 2018, pencalonannya itu dari tanggal 8-10 Januari 2018, kemudian setelah penetapan calon, tidak lama dari situ, ada sejumlah calon kepala daerah ditetapkan jadi tersangka dan kemudian ditahan. Inikan kemudian menimbulkan keresahan beberapa pihak,” katanya.

Hasyim kemudian menyinggung Pilkada tahun 2018. Pada saat itu ada 2 kepala daerah yang menang pemilu tetapi juga ditahan karena kasus pidana.

“Yang pertama partai politik, mereka pada bertanya ke KPU, ‘mas sesungguhnya kalau ada calon kena pidana, statusnya tersangka lalu ditahan, boleh diganti nggak? Karena kami ya malu mau meneruskan pencalonan ini, bisa jadi profil partai kami jadi menurun karena calonnya kena masalah’. Lalu teman-teman masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan juga bertanya, ‘mas bisa diganti nggak? Kita kan mau punya calon yang seperti ini’,” sambungnya.

Baca Juga  Komisi XI DPR RI Kunker ke Kota Bogor, Ini Hasilnya

“Dan faktanya setelah coblosan, 27 Juni 2018, ada dua tempat calon kepala daerah yang sudah ditahan, menang dalam Pilkada Tulung Agung dan Provinsi Maluku Utara. Pertanyaannya, apakah dengan begitu Pilkada tercapai, kalau yang terpilih adalah orang yang sudah kena persoalan hukum? Jawabannya jelas tujuan pilkadanya tidak tercapai karena yang terpilih adalah orang yang kena menyandang di kantor-kantor penegak hukum. Secara sosiologis seperti itu,” tuturnya. (*)

 

Editor : Pebri Mulya


Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles