Indonesiadaily.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kalau keuangan dalam negeri belum mampu menopang kebutuhan pembangunan nasional.
Oleh karena itu, untuk memenuhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan nasional, Indonesia pun harus berhutang, baik di dalam negeri ataupun skala internasional.
Sri Mulyani menuturkan, Indonesia masih sangat kecil dilihat dari sektor keuangan ke perekonomian nasional. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN.
“Kita lihat kapitalisasi pasar modal di Indonesia hanya 48% sementara negara-negara di sekitar kita seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bisa memiliki rasio kapitalisasi pasar modal mendekati 100%,” jelas Sri Mulyani.
Artinya, Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai salah satu sektor keuangan yang bisa jadi intermediary dan produktif.
Disamping itu, kesulitan untuk pembangunan nasional lewat APBN karena sektor keuangan di Indonesia masih berorientasi akumulasi dana yang sifatnya jangka pendek.
“Sektor keuangan masih berorientasi akumulasi dana yang sifatnya jangka pendek. Ini sangat menyulitkan kebutuhan pembangunan, kebutuhan perekonomian yang seringkali membutuhkan sumber dana yang jangkanya panjang,” jelas Sri Mulyani.
Mau tidak mau, dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia kata Sri Mulyani harus menarik utang dengan pengembalian dana yang membutuhkan waktu mencapai 30 tahun.
“Misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang biasanya membutuhkan dana besar dan kemudian kemampuan mengembalikan dalam jangka waktu yang panjang, katakanlah 20 tahun bahkan 30 tahun,” jelas Sri Mulyani.
Berdasarkan data yang ada, sektor keuangan Indonesia masih didominasi perbankan 80 %, semua itu kebanyakan dengan simpanan atau deposito di bawah 5 tahun. Oleh karena itu, kata Sri Mulyani kemampuan sektor keuangan jangka panjang menjadi sangat penting dan harus terus ditingkatkan.
Sementara sektor yang memiliki kemampuan akumulasi jangka panjang, seperti asuransi, dana pensiun, kontribusinya ke dalam sektor keuangan, kata Sri Mulyani hanya 14%.
“Ini jadi salah satu PR (Pekerjaan Rumah) bagi kita terutama Kementerian Keuangan, BI, LPS, dan OJK untuk terus mampu mengumpulkan dan memobilisasi dana dalam jangka panjang yang kuat dan kredibel. Ini PR yang tidak mudah,” ujarnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data APBN KITA edisi Juli 2022 yang dipublikasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang ini pemerintah per 30 Juni berhutang sebesar Rp 7.123,62 triliun. Posisi itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)menjadi 39,56% hingga pertengahan tahun 2022.
Seluruh masyarakat perlu berperan untuk menjaga kesehatan ekonomi Indonesia. Ekonomi akan jauh lebih stabil bila Indonesia tidak lagi bergantung kepada sumber pembiayaan asing.
Tidak perlu cemas saat ekonomi global sedang diterpa badai, karena Indonesia memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah tabungan masyarakat yang menjadi modal besar dalam pembangunan.
Jadi, jangan ragu atau malu untuk menabung. Jangan takut dibilang ketinggalan zaman. Sebab mereka yang menabung berarti memberi sumbangsih untuk menuju ekonomi Indonesia yang berdikari tanpa tergantung oleh utang luar negeri. (*)
Editor : Pebri Mulya
