Kamis, Mei 30, 2024

SBY : Ada Skenario ‘Mereka’ untuk Ketidakadilan di Pemilu 2024, Siapakah ‘Mereka’ yang Dimaksud?

Indonesiadaily.net – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat pernyataan adanya tanda-tanda ketidakjujuran pada Pemilu 2024. Ia bahkan mengatakan, adanya skenario kecurangan yang akan terjadi.

Alasan tersebut yang membuat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku harus turun gunung jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ujar SBY dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

SBY menyampaikan pidato yang bersifat internal di hadapan sekira 3.000 orang dalam Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis, 15 September 2022.

Namun waktu itu, pidato dari Presiden ke-6 Republik Indonesia itu tertutup untuk media. Meski begitu beredar video yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, SBY mengatakan adanya skenario untuk Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Baca Juga  Anies Silaturahmi ke Rumah AHY, Demokrat: Pertemuan Penuh Keakraban

SBY mengatakan, skenario tersebut dikehendaki oleh mereka yang tak dijelaskan siapa.

“Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” ujar SBY.

Menurutnya, meskipun sudah membentuk satu koalisi dengan partai politik lainnya, Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan saat ini, tak bisa mengajukan calon presiden (capres) atau calon wakil presidennya (cawapres).

“Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?” ujar SBY.

SBY beranggapan, skenario tersebut, sebagai tindakan yang menginjak hak rakyat sebagai pemilih di Pemilu 2024. Pasalnya pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

“Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu, selama pilpres Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu,” ujar SBY.

Baca Juga  Kekurangan Oksigen di Tengah Kerumunan Mampu Sebabkan Henti Jantung, Ini Penjelasan Ahli

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, pidato SBY sifatnya tertutup dan hanya disampaikan kepada kader partainya. Selain itu, pidato tersebut bukan pernyataan yang menuduh pemerintah.

“Yang disampaikan Pak SBY itu bukan terkait dengan potensi kecurangan, tetapi lebih kepada potensi ketidakadilan. Jadi masih dibedakan nih kecurangan dan ketidakadilan gitu, dan kami tidak menyebut pemerintah atau satu sosok tertentu,” ujar Herzaky, Minggu, 18 September 2022.

Pidato SBY juga merupakan harapan dari Partai Demokrat agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Tujuannya untuk mencegah polarisasi di masyarakat.

“Kami juga terus berupaya agar tidak hanya dua pasangan calon, mengapa dua pasangan calon? Kita tahu akibatnya 2014-2016 polarisasi yang luar biasa. Nah kita tidak mau ini terjadi gitu ya kita ingin ada peluang yang lebih besar buat semua, mau tiga sama empat ya silakan saja,” jelas Herzaky.

Baca Juga  4 Cara Mendownload Video dari YouTube dengan Gratis

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mempertanyakan pernyataan SBY yang menilai pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berjalan tak adil dan tidak jujur.

Seharusnya, SBY melaporkan indikasi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan malah menyampaikannya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat.

“Sekiranya kenegarawan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU yang merupakan penyelenggara pemilu yang netral,” ujar Hasto dalam konferensi pers daringnya, Minggu, 18 September 2022.

Menurut Hasto, rapimnas seharusnya menjadi forum partai politik untuk menyampaikan politik kebenaran. Bukan justru menyampaikan fitnah berdasarkan ambisi atau informasi yang berpotensi tak benar. (*)

 

Editor : Pebri Mulya


Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles