Indonesiadaily.net – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Nuroji mengungkapkan bahwa DPR RI tengah melakukan revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Hal tersebut disampaikan Nuroji saat mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno Ngobrol Pintar (Ngopi) Bareng Industri Kreatif Berbasis Lingkungan di Kampung Kreatif Laskaru, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (29/1/2023).
“Sudah ketinggalan zaman di era teknologi seperti ini,” kata Nuroji.
Menurut Nuroji, aturan tersebut sudah tak sesuai atau relevan dengan situasi dan regulasi yang ada saat ini sehingga diperlukan evaluasi untuk menyesuaikan perkembangan industri pariwisata.
“Perubahan untuk pariwisata berkelanjutan, kami sedang menggodok itu dan merumuskan dalam RUU-nya, yang dimaksud pariwisata berkelanjutan itu apa,” papar Nuroji.
Beberapa isu lain, lanjut Nuroji, yang urgent adalah peran atau sinergi antarpemerintah untuk memajukan pariwisata lokal.
“Tadi juga sempat dikeluhkan juga saat diskusi tadi. Itu juga menjadi salah satu perubahan UU Pariwisata itu,” lanjutnya.
Menurut wakil rakyat dari Dapil Jabar VI (Kota Depok-Kota Bekasi) ini, isu tersebut berkaitan dengan agenda sekarang dilaksanakan, seperti lingkungan, pariwisata dan budaya yang menjadinsatu kesatuan yang harus disinergikan.
“Membangun pariwisata itu tidak hanya satu sektor, tidak hanya dari sisi alamnya saja, tapi harus di lihat juga harus disinergikan dengan budaya, tapi konservasi budaya itu sangat penting,” paparnya.
Dirinya mengungkapkan, beberapa waktu lalu Kemenparekraf juga membantu Betawi Ngoempoel Creative Center untuk mengeksplorasi sejarah dan Budaya Depok bagi generasi muda.
“Salah satunya budaya Gong Si Bolong. Gong Si Bolong ini juga berkaitan dengan Kali Krukut, jadi dua tema itu sangat tepat untuk diambil dan dijadikan ajang kontes yang tepat untuk anak-anak kita,” katanya.
Hal itu, Nuroji menambahkan, merupakan salah satu isu yang sedang digodok di DPR RI, bagaimana isu-isu konservasi pariwisata tidak saling berbenturan.
“Seperti isu Borobudur kemarin, jika dikunjungi banyak orang akan terjadi kerusakan, jadi untuk mengurangi jumlah pengunjung, pemerintah menaikkan harga tiket masuknya,” imbuh Nuroji.
Menurut Nuroji, menaikkan tiket masuk untuk melindungi dan mengonservasi tempat pariwisata, baik budaya dan alam bukan solusi yang tepat.
“Demikian juga soal Komodo, untuk melindunginya harus menaikkan tarif ke Pulau Komodo, itu bukan suatu solusi yang tepat,” ucap Nuroji. (*)
