Senin, April 15, 2024

Perjanjian Damai Indonesia-GAM Dianggap Bisa Jadi Model Penyelesaian Konflik Global

Indonesiadaily.net – Finlandia berpendapat meredam konflik global, bisa dengan model nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang berisi kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Ini model [MoU Helsinki] bisa menjadi model penyelesaian konflik global internasional. Indonesia harus lebih memimpin dan mengambil peran dan posisi. Pengalaman kemampuan penyelesaian konflik domestik secara damai menjadi bukti nyata,” kata Negosiator Finlandia yang berperan dalam perundingan GAM-RI, Juha Christensen.

Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara kunci di dunia. Populasi negara ini terbesar keempat dengan total penduduk lebih dari 270 juta jiwa.

Christensen juga menilai, Indonesia sebagai negara dengan demokrasi terbesar di posisi ketiga. Selain itu, RI satu-satunya negara G20 dari Asia Tenggara.

Baca Juga  Dipaksa Mengenakan Jilbab, Siswi di Yogyakarta Depresi

“Dan, sekarang tahun ini, Indonesia memimpin, G20,” kata dia.

Di saat yang sama, lanjut Christensen, banyak tantangan yang sedang dihadapi dunia. Mulai dari ketegangan di Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan perselisihan India-China.

Selain itu tantangan global lain yakni, konflik Israel-Palestina yang kerap pecah, situasi di Afganistan, dan perang di Ukraina.

Terlepas dari konflik di dunia, diplomat itu juga memuji Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang menjadi sorotan penting dalam kesepakatan tersebut.

“Saya harus memberikan pujian yang nyata untuk semua partai politik Indonesia. UUPA diterima dengan suara bulat dan disahkan DPR pada Juli 2006,” terang Christensen.

Ia juga menggarisbawahi poin penting kesepakatan tersebut bisa tercapai. Mulai dari pihak pemerintah yang turun tangan, militer, dan GAM yang membuka diri.

Baca Juga  5 Negara dengan Destinasi Wisata Favorit Turis Dunia

Negosiasi damai antara Indonesia dan GAM berlangsung sekitar delapan bulan. Mulai dari Januari hingga Agustus 2005.

Dalam MoU tersebut tertuang kesepakatan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, HAM, Amnesti dan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh, dan penyelesaian perselisihan.

Namun, kesepakatan itu dianggap belum terlaksana secara menyeluruh. Salah satu diantaranya militer yang melakukan kejahatan sipil belum semua diadili. (*)

 

Editor : Pebri Mulya


Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles