Indonesiadaily.net – Pemerintah akan melakukan pendataan untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali.
Sesuai dengan SE MenPAN-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli yang ditandatangani Pelaksana tugas MenPAN-RB Mahfud MD itu ada dua lampiran.
Lampiran pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Lampiran kedua tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan eks honorer K2.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan, lampiran itu harus diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bukan oleh masing-masing honorer.
Tapi, lampiran tersebut juga harus disematkan dengan beberapa dokumen oleh honorer, yaitu:
1. NIK non-ASN atau eks honorer K2.
2. Nomor KK tenaga non-ASN atau eks honorer K2.
3. Nomor peserta eks honorer K2 yang dimiliki pada 2013.
4. Ijazah pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau eks honorer K2.
5. SK jabatan dari awal berkerja hingga terakhir.
6. Bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD instansi daerah.
Tidak hanya itu saja, Mahfud meminta setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan pemetaan seluruh pegawai Non-ASN di lingkungan instansi masing-masing
“Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK),” kata Mahfud.
Pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki lima kriteria sebagai berikut :
1 Berstatus tenaga honorer K2 Yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.
2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk Instansi pusat dan APBD untuk Instansi daerah.
“Jadi, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga,” tegas Mahfud.
3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
4. Telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021.
5. Berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.
“Pendataan honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah,” sebut Mahfud MD dalam SE MenPAN-RB terbarunya. (*)
Editor : Fenilya
